Kualitas Pelayanan Haji Tidak Boleh Kendor Meski Ada Penurunan Biaya

AKURAT.CO Komisi VIII DPR menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 M tidak lantas mengurangi kualitas pelayanan haji.

Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Anggota Panitia Kerja Haji, Maman Imanulhaq, meminta kualitas pelayanan ibadah haji harus terus ditingkatkan.

"Kami di Panja Haji berjuang agar biaya haji tetap rasional, terjangkau dan tidak membebani jemaah. Namun pelayanan harus terus ditingkatkan," kata Maman, melalui keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah resmi menetapkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87.409.366 per jemaah. BPIH 2026 turun Rp2 juta dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp89,41 juta per jemaah.

Ongkos yang dibayar langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga turun sebesar Rp1,23 juta, dari Rp55,43 juta menjadi Rp54,19 juta pada 2026.

Kemudian sisanya sebesar Rp33.215.000 ditanggung dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurut Maman, angka yang disepakati merupakan hasil keseimbangan antara kemampuan finansial calon jemaah dan peningkatan mutu pelayanan ibadah haji.

Penetapan biaya haji merupakan hasil pembahasan panjang antara DPR dan pemerintah.

"Setiap komponen biaya diperhitungkan secara cermat, termasuk kurs valuta asing, akomodasi, konsumsi hingga transportasi jemaah di Tanah Suci," jelasnya.

Maman memastikan bahwa DPR berkomitmen menjaga akuntabilitas agar dana jemaah benar-benar digunakan untuk peningkatan pelayanan.

Dia juga menekankan pentingnya keterbukaan kepada publik terkait penggunaan dana haji.

"Transparansi menjadi kunci agar dana umat ini benar-benar dikelola dengan amanah dan profesional," katanya.

Maman berharap pengurangan biaya haji tidak boleh diartikan sebagai penurunan kualitas layanan. Dia meminta pemerintah terus menjaga standar pelayanan, baik dari aspek akomodasi, bimbingan ibadah maupun fasilitas kesehatan.

"Ibadah haji adalah perjalanan spiritual sekaligus cermin tata kelola bangsa. Karena itu, peningkatan layanan harus menjadi prioritas," tuturnya.

Di sisi lain, Maman mengingatkan calon jemaah agar mempersiapkan pelunasan biaya haji sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, serta melengkapi syarat administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

Diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan lancar dan memberikan pengalaman ibadah yang khusyuk.

"Keputusan ini adalah hasil kerja sama DPR dan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umat. Kami berkomitmen menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, efisien dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah Indonesia," jelas Maman.