DPR Dorong Pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria, Dibawahi Langsung oleh Presiden

AKURAT.CO DPR RI mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria, yang dibawahi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga khusus ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan agraria yang kian kompleks dan mendesak.

"Yang kebetulan memang beberapa pertemuan yang lalu itu juga ada aspirasi untuk kemudian DPR akan mendorong pemerintah akan membentuk badan penyelesaian masalah agraria ini yang langsung di bawah presiden," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat menerima audiensi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SMRI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/10/2025).

DPR sebelumnya sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus ini bertugas menampung aspirasi masyarakat, dan mengkoordinasikannya dengan pihak pemerintah. 

Baca Juga: DPR Resmi Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

"Memang sudah ada beberapa pertemuan dengan kawan-kawan pemerhati maupun penggiat dari reforma agraria ini. Sehingga kami kemarin sudah membentuk panitia khusus yang tugasnya di legislatif ini menerima aspirasi dan kemudian akan mengkoordinasi dengan pihak pemerintah," ujarnya.

Meski demikian, masalah agraria tidak sederhana karena banyak dipicu tumpang tindih kebijakan antar-kementerian hingga perubahan tata ruang kawasan. 

"Kadang-kadang ada tumpang tindih kebijakan antar kementerian, lalu kemudian juga banyak kepentingan dan malah ada hal-hal yang lucu. Pada waktu dulu ditempati itu belum hutan, kalau sekarang di peta kehutanan sudah ada hutan di situ kan begitu kira-kira," jelasnya.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya kebijakan satu peta (one map policy) agar kepastian titik koordinat kawasan bisa dipastikan dan tidak menimbulkan konflik. 

Baca Juga: Komisi IV Dukung Penuh Pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

"Nah itu PR yang sama-sama musti kita benahi, nah oleh karena itu tadi kita sama-sama mendukung kebijakan satu peta supaya penentuan titik-titik koordinat tentang hutan dan lain-lain itu menjadi satu," tegasnya.

Dasco menyampaikan bahwa Pansus DPR akan bekerja simultan membahas berbagai kasus yang diajukan masyarakat, sambil menyiapkan rekomendasi pembentukan badan khusus tersebut. 

"Pansus dari DPR untuk penyelesaian masalah agraria ini juga akan bekerja simultan, membahas beberapa penyelesaian kasus yang dibawa oleh kawan-kawan, sambil DPR RI akan segera mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria," katanya.

Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto merespons cepat usulan ini untuk membenahi program reforma agraria di Indonesia.