Rikwanto: Reformasi Kepolisian Bukan Berarti Ganti Kapolri

AKURAT.CO Wacana reformasi di tubuh Polri tidak serta-merta berarti pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sebab, reformasi dan pergantian Kapolri merupakan ranah yang berbeda.

"Kalau menurut saya itu hal yang berbeda ya. Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau Kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu kan haknya presiden," kata Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Purnawirawan jenderal polisi bintang dua itu menekankan bahwa reformasi lebih menyasar pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola Polri, sementara pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.

Baca Juga: Reformasi Polri Peluang Reposisi Kelembagaan, Revisi UU Bisa Jadi Opsi

Dia juga menanggapi isu yang berkembang terkait kemungkinan pergantian Kapolri, pasca Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana reformasi kepolisian. 

Dia menyebut rumor itu sudah beredar luas, namun menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Kalau berita itu sudah rame di media ya, media sosial maupun mainstream ya. Tapi kembali kan itu haknya presiden. Kapan atau diganti atau tidak kan pertimbangannya pertimbangan presiden," ujarnya.

Rikwanto menilai, isu pergantian Kapolri sebaiknya tidak mengaburkan substansi utama dari reformasi Polri. Menurutnya, fokus harus tetap pada pembenahan kelembagaan agar Polri semakin dipercaya publik.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebut sudah memiliki rancangan untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. 

Informasi ini diungkapkan oleh mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, setelah dirinya bersama sejumlah tokoh bertemu dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca Juga: Tim Reformasi Kepolisian Harus Bebas dari Kepentingan Politik dan Pendukung Status Quo Polri

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar tiga jam dan dihadiri oleh istri Presiden ke-4 RI, Sinta Nuriyah, mantan Menteri Agama Lukman Hakim, ulama Quraish Shihab, cendekiawan Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, akademisi Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif. Mereka hadir sebagai bagian dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

"Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut, ya, yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," kata Gomar usai pertemuan, Kamis (11/9/2025) malam.

Dalam kesempatan itu, GNB memang secara khusus mendorong Presiden Prabowo untuk segera melakukan reformasi Polri pasca demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu.

Gomar menegaskan bahwa Prabowo merespons positif usulan tersebut, dan menyatakan akan membentuk tim atau komisi khusus reformasi kepolisian.

"Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ucap Gomar.