Pagu Anggaran 2026 Kemendagri Capai Rp7,8 Triliun, Fokus Dukung Program Prioritas Presiden

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memaparkan, pagu anggaran Kemendagri pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun.

Anggaran ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.

Tomsi menjelaskan, dukungan terhadap Program Prioritas Presiden mencakup sejumlah agenda strategis, di antaranya:

• Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi,

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG),

• Pembangunan 3 juta rumah,

• Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih,

• Pendirian Sekolah Rakyat,

• Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional,

• Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, serta fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.

“Selain mendukung prioritas Presiden, Kemendagri juga mengawal sejumlah agenda nasional yang tak kalah penting,” ujar Tomsi di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: BIN: Situasi Nasional Pasca Demo Berangsur Kondusif

Untuk Program Prioritas Nasional, Kemendagri akan memperkuat penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tata kelola partai politik, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas).

Selain itu, rencana kerja Kemendagri juga meliputi pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.

Di luar itu, ada pula belanja yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda, seperti penyediaan bahan makanan bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi penerimaan calon praja, seleksi anggota penyelenggara Pemilu, hingga berbagai kebutuhan belanja pegawai dan operasional kantor.

Tomsi menambahkan, Kemendagri juga menyiapkan program peningkatan kapasitas melalui IPDN. Salah satunya, target 100 lulusan per tahun mendapat beasiswa luar negeri melalui LPDP.

“Dengan cara ini, lulusan IPDN diharapkan mampu bersaing secara global dan meningkatkan kualitas birokrasi dalam negeri,” pungkasnya.