Stabilitas Sosial Politik Ujian bagi Sektor Pariwisata Indonesia

AKURAT.CO Gelombang unjuk rasa di berbagai kota besar Indonesia bukan hanya menjadi sorotan domestik, berbagai media internasional menyorotinya secara serentak.

Pakar strategi pariwisata nasional yang juga Founder Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, menjelaskan, dalam era informasi yang begitu cepat, citra Indonesia di mata publik dunia dalam sekejap bisa bertransformasi dari destinasi yang semarak budaya dan ramah wisatawan menjadi negara yang dipandang penuh risiko instabilitas.

Menurutnya, persepsi keamanan akan langsung terpengaruh. Label destinasi yang tidak aman mudah melekat, terutama bagi kota-kota yang disebut dalam pemberitaan internasional.

Persepsi inilah yang paling sulit dipulihkan karena menyangkut kepercayaan wisatawan, baik individu maupun kelompok.

Karenanya, imbauan semacam ini kerap memicu penurunan kunjungan wisatawan mancanegara secara signifikan.

"Munculnya travel advisory dari sejumlah negara. Biasanya, status yang diberikan minimal berupa exercise increased caution bagi warganya yang hendak berkunjung," kata Taufan, kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Taufan juga menekankan ancaman terbesar ada pada sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Sedangkan saat ini, Indonesia sedang berusaha menjadi tuan rumah berbagai event internasional.

"Namun persepsi instabilitas politik dan keamanan dapat membuat para penyelenggara global menunda, bahkan memindahkan lokasi acara mereka ke negara lain yang dianggap lebih stabil," ujarnya.

Selain itu, investasi pariwisata ikut terdampak seperti hotel, resort hingga taman rekreasi adalah sektor yang sangat sensitif terhadap isu stabilitas.

Maka dengan adanya gejolak sosial politik di Indonesia, disinyalir investor tentu akan bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi.

"Jika situasi ini tidak segera direspon dengan langkah pemulihan citra yang tegas, Indonesia berpotensi mengalami efek domino jangka menengah. Thailand pada 2010 atau Hong Kong pada 2019 adalah contoh nyata di mana kunjungan turis turun hingga 20-40 persen hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun," jelasnya.

Menurut Taufan, saat ini bukan sekadar manajemen krisis di level politik, namun juga langkah strategis untuk menjaga citra Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.

Pemerintah perlu tampil dengan clear statement dan Fast Action yang menegaskan keberpihakan pada keadilan, penegakan hukum yang transparan serta jaminan keamanan bagi publik dan wisatawan.

Diplomasi pariwisata juga perlu digerakkan, bukan hanya lewat promosi destinasi tetapi melalui komunikasi yang menyejukkan di ranah internasional.

"Pemangku kepentingan pariwisata, mulai dari pelaku industri hingga asosiasi, harus bersatu mengirim pesan positif bahwa Indonesia tetap ramah, terbuka, dan aman untuk dikunjungi," ucapnya.

Taufan menegaskan bahwa pariwisata adalah sektor yang paling cepat menerima dampak dari persepsi ketidakstabilan, namun juga yang paling cepat bangkit ketika citra positif berhasil dipulihkan.

"Situasi ini hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk merespons dengan bijak, memastikan bahwa krisis yang terjadi tidak berlarut-larut menjadi krisis kepercayaan internasional," ujarnya.