Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Tak Perlu Ubah UU Kementerian Negara

AKURAT.CO Pemerintah memastikan pembentukan kementerian baru yang akan mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, tidak memerlukan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara. 

Hal ini disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, usai rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. 

"Nanti kalau kementerian haji kan sudah diputuskan tadi di rapat paripurna. Undang-undangnya sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan selanjutnya nanti menunggu keputusan Bapak Presiden," kata Supratman kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: Pemerintah Setujui UU Haji dan Umrah, Fokus Penguatan Regulasi dan Perlindungan Jemaah

Dia menegaskan, pembentukan kementerian baru tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, karena jumlah nomenklatur tidak dibatasi UU. "Enggak perlu dong, kan Undang-Undang Kementerian Negara tidak membatasi, ya kan," ujarnya.

Menurutnya, kementerian ini akan menangani sub-urusan dari Kementerian Agama. "Yang kedua ini adalah kementerian yang sub-urusan dari Agama, begitu," tandasnya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah melalui sidang paripurna resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU), tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pengesahan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: RUU Haji dan Umrah Resmi Disahkan, Kementerian Haji Segera Dibentuk

Mulanya, pemerintah diwakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan pendapat dan laporan pemerintah terhadap UU Haji dan Umrah yang baru.

Kemudian, Cucun selaku pimpinan sidang menanyakan kepada seluruh anggota apakah RUU Haji dan Umrah dapat disahkan menjadi Undang-undang.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada peserta sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang atas Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dapat disetujui menjadi Undang-Undang," tanya Cucun.

"Setuju," ucap seluruh anggota dewan disusul ketokan palu tanda sahnya UU Haji dan Umrah yang baru.