Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan Adalah Pelanggaran Hak Anak, Jangan Sampai Terulang! 

AKURAT.CO Kasus meninggalnya seorang anak perempuan berusia 4 tahun berinisial R di Sukabumi, Jawa Barat, akibat infeksi cacingan akut menjadi peringatan serius tentang rapuhnya perlindungan hak anak di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menilai, peristiwa ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hak atas kesehatan, pengasuhan, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hingga hak atas identitas seharusnya dijamin.

“Peristiwa ini amat sangat memilukan. Nurani dan akal sehat kita diingatkan bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua. Tetangga, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar wajib peduli terhadap setiap anak sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

R diketahui hidup dalam situasi pengasuhan yang tidak ideal, lantaran salah satu orang tuanya diduga mengalami gangguan kesehatan mental.

Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat memperbesar risiko penyakit menular seperti cacingan.

Baca Juga: Efisiensi di DPR, Habiburokhman Usul Snack Rapat Diganti Air Putih Saja

“Bahkan akses jaminan sosial belum tersedia dan layanan kesehatan terlambat. Ini catatan kelam yang tidak boleh terulang pada anak manapun,” tegas Arifah.

Kemen PPPA mendorong pemerintah desa hingga aparat daerah untuk mengaktifkan kembali fungsi pelayanan dasar seperti posyandu, PKK, dan bidan desa agar lebih intensif memantau kesehatan anak.

Selain itu, dinas kesehatan diminta memperkuat pengawasan dan pencegahan penyakit menular pada anak. Keluarga yang memiliki keterbatasan juga memerlukan dukungan sosial yang lebih intensif.

“Pemerintah daerah harus memastikan sinergi kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Masyarakat pun diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung layanan kesehatan anak. Wujud kabupaten/kota layak anak harus dimulai dari desa dan kelurahan,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA akan melakukan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan aparat desa untuk memastikan penanganan cepat terhadap keluarga korban sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di daerah.

“Kami akan menguatkan peran komunitas dan aparat desa melalui edukasi tentang pentingnya pengawasan kesehatan anak dan kebersihan lingkungan, termasuk mendorong program Ruang Bersama Indonesia hadir hingga ke tingkat desa,” ujar Arifah.

Baca Juga: DPR Targetkan UU Hak Cipta Rampung dalam Dua Bulan, Dasco: Musisi Harus Ikut Terlibat

Ia menegaskan, setiap anak berhak hidup sehat, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang aman serta layak.