80 Tahun Indonesia Merdeka, Kesetaraan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Persoalan

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah.

Pasalnya, meski Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, tantangan di sektor pendidikan masih besar.

Ia menilai, beberapa data menunjukkan ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Rekor Anggaran Pendidikan Rp757,8 Triliun di RAPBN 2026

"Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD sangat tinggi, namun menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yaang lebih tinggi," jelas Lalu Hadrian dalam Dialektika Demokrasi dengan tema "HUT RI Menjadi Momen Semangat Persatuan Membangun Indonesia Emas 2025" di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Kamis (14/8/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih berada di level SMP yaitu 9,22 tahun.

Angka ini menyiratkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga: 80 Tahun Kemerdekaan RI, Oman Rohman Ingin Pendidikan di Jakarta Gratis

Lalu Hadrian menyoroti ketimpangan antarwilayah yang sangat mencolok, dengan mencontohkan daerah Papua Pegunungan.

"Di Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah penduduk hanya 5-10 tahun. Artinya, banyak penduduk di sana yang belum tamat SD. Ini adalah PR besar bagi kita semua," jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lalu Hadrian menggarisbawahi beberapa poin penting dalam reformasi pendidikan.

Baca Juga: Kasus Kematian Prada Lucky, Moralitas dan Pola Pendidikan di Tubuh TNI Jadi Sorotan

Pertama, ia menekankan pentingnya meningkatkan akses pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, melalui program beasiswa dan perbaikan infrastruktur.

Kedua, ia juga mendorong peningkatan kualitas kurikulum dan guru agar pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21, termasuk literasi digital dan kemampuan berpikir kritis.

Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya pelibatan komunitas lokal untuk mengawal pendidikan anak-anak agar tetap termotivasi untuk bersekolah.

Baca Juga: Komisi X DPR Apresiasi Uji Terap PJJ untuk Atasi Ketimpangan Akses Pendidikan

"Pendidikan adalah batu loncatan ke depan, bukan rantai yang terus mengikat. 80 tahun Indonesia merdeka berarti memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh dan berkontribusi secara maksimal untuk negara tercinta ini," jelasnya.