Angka Kemiskinan Turun, Data BPS Dinilai Sudah Usang, Penduduk Miskin Kota Malah Meningkat!

 

AKURAT.CO Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 menunjukkan adanya fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan terkait angka kemiskinan di Indonesia. 

 

Dimana persentase penduduk miskin secara nasional menurun 0,10% menjadi 8,47% dibandingkan September 2024, dengan total 210.000 orang berhasil keluar dari jurang kemiskinan, namun justru jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan signifikan, bertambah sekitar 220.000 orang.

 

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa lonjakan kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh dua faktor utama:

 

Peningkatan pengangguran dan setengah Penganggur. Antara Agustus 2024 hingga Februari 2025, terjadi kenaikan jumlah setengah penganggur (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam sehari namun masih mencari pekerjaan) sekitar 460.000 orang. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk laki-laki di perkotaan juga naik 0,19% pada periode yang sama.

 

Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang ada belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja atau menawarkan jam kerja yang memadai, sehingga berdampak langsung pada daya beli dan kemampuan bertahan hidup di perkotaan.

 

Selain itu, Kenaikan Harga Pangan BPS mencatat bahwa mayoritas komoditas pangan esensial seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih mengalami kenaikan harga selama setahun terakhir.

 

Kenaikan harga kebutuhan pokok ini menjadi beban berat bagi rumah tangga miskin di perkotaan yang sangat bergantung pada pembelian di pasar.

 

Berbeda dengan perkotaan, wilayah pedesaan justru menunjukkan tren positif dalam penurunan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di pedesaan turun dari 11,34% pada September 2024 menjadi 11,03% pada Maret 2025.

 

Meskipun harga pangan nasional juga mengalami kenaikan, masyarakat desa seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan lokal dan hasil produksi sendiri. Ini memberikan semacam penyangga yang membantu mereka menjaga konsumsi minimum. 

 

Ditambah lagi, Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat menunjukkan bahwa harga jual produk pertanian cukup baik untuk menutupi biaya produksi dan kebutuhan hidup petani, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan di pedesaan.

Fenomena angka kemiskinan turun tapi penduduk miskin kota meningkat ini memicu perdebatan mengenai relevansi metodologi pengukuran kemiskinan yang digunakan BPS. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengusulkan reformasi mendesak. Dia berpendapat bahwa indikator kemiskinan sebaiknya diganti dari total pengeluaran menjadi pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income), yaitu pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan kebutuhan dasar. 

 

Menurut Bhima, pendekatan pengeluaran yang sudah diterapkan BPS selama hampir lima dekade tidak lagi relevan dengan perubahan sosial-ekonomi saat ini dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.

 

Kesenjangan data antara BPS dan World Bank semakin memperkuat urgensi reformasi ini.

 

World Bank melaporkan bahwa sekitar 68,2% penduduk Indonesia atau sekitar 194 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, jauh berbeda dengan angka BPS.

 

Menggunakan disposable income sebagai indikator diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi riil rumah tangga miskin, terutama setelah adanya intervensi fiskal pemerintah seperti bantuan sosial dan subsidi.

 

Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi ulang strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Bagaimana pemerintah akan menanggapi usulan perubahan metodologi ini dan langkah konkret apa yang akan diambil untuk mengatasi peningkatan kemiskinan di perkotaan?