DPR Tolak Rencana Pelatihan Dokter Umum Tangani Operasi Caesar: Risikonya Tinggi

AKURAT.CO Komisi IX DPR mengkritisi rencana Kementerian Kesehatan, yang ingin memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan tindakan operasi caesar tidak bisa sembarangan dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi. Dia mengingatkan, keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan. 

"Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/5/2025). 

Menurutnya, tindakan operasi caesar tidak boleh dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kompetensi khusus.

Baca Juga: DPR Kritisi Wacana Dokter Umum Bisa Operasi Caesar: Kita Bicara Soal Nyawa

Keahlian dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgyn) dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan panjang. Tentunya, hal ini tidak bisa digantikan dengan pelatihan singkat yang nanti akan diberikan oleh dokter umum.

Dia pun mendesak Kemenkes mengambil solusi jangka panjang, bukan jalan pintas yang justru mengabaikan standar profesi dan keselamatan pasien. 

Menurutnya, kekurangan dokter spesialis harus diatasi dengan sistematis: distribusi tenaga medis yang merata, beasiswa spesialis berbasis daerah, perbaikan insentif, serta fasilitas dan sistem rujukan yang memadai.

"Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah," ucap legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

Jika pelatihan untuk dokter umum tetap dilakukan, dia menekankan pentingnya batasan kewenangan, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel.

"Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, berencana memberikan pelatihan khusus kepada dokter umum di daerah terpencil agar dapat menangani tindakan medis darurat, termasuk operasi caesar. 

Menurutnya, langkah ini diambil demi menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah yang minim dokter spesialis.

Baca Juga: Menkes: Dokter Umum Akan Dilatih Tangani Operasi Caesar di Daerah Terpencil

"Saya disuruh sama Pak Prabowo untuk buka 66 rumah sakit di daerah terpencil. Contohnya Nias, Taliabu, Anambas, Kolaka, Konawe Utara, Pedalaman Sumba, Pedalaman Flores. Itu banyak sekali saya mengerti kenapa ibu-ibu meninggal nggak bisa terlayani," kata Budi usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Budi mengatakan, dokter umum di wilayah-wilayah tersebut selama ini tidak berani menangani tindakan medis darurat, karena terbentur aturan hukum terkait kompetensi profesi. 

Padahal menurutnya, organisasi kesehatan dunia seperti WHO telah lama mengakui konsep task shifting, yaitu pelimpahan sebagian tugas medis kepada tenaga kesehatan non-spesialis di situasi darurat.

Menkes menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan regulasi agar dokter umum di daerah tanpa spesialis dapat diberikan pelatihan formal terbatas untuk tindakan penyelamatan jiwa.

"Yang saya minta adalah untuk daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya, tolong dokter umumnya dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi yang sifatnya emergency, yang sifatnya menyelamatkan nyawa," ujarnya.

"Akan kita buat regulasinya supaya mereka itu bisa diberikan secara resmi. Bukannya kemudian orang bodoh langsung disuruh boleh. Enggak. Mereka akan dilatih secara formal. Dan apakah latihnya semuanya? Enggak. Yang menyelamatkan nyawa aja yang emergency itu harus diberikan," lanjutnya.