Jalan Hampir 4 Bulan, Perlu Ada Evaluasi dan Pengawasan Ketat dari Program MBG

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan hampir empat bulan, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu. Tentunya, banyak tantangan dan hambatan yang terjadi selama program ini berjalan.

Untuk itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari program ini. Salah satunya, perbaikan kualitas makanan dan pelayanan, juga pengawasan yang lebih diperketat.

Hal ini dapat dilakukan dengan Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Serta pemilihan mitra juga harus benar-benar memenuhi syarat dan standar yang ada.

Baca Juga: Pengelola Dapur MBG di Bogor Pastikan Pembayaran Lancar

"Kalau bisa yang memang bisa melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa disubkan lagi ke pihak ketiga," ujar Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Minggu (27/4/2025).

Menurutnya, program MBG membutuhkan bahan baku yang cukup besar dan berkelanjutan seperti beras, telur daging ayam dan lainnya. Hal ini merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, petani, peternak.

"Maka sebisa mungkin MBG dapat memberdayakan mereka dengan cara mewajibkan para mitra untuk mengambil atau membeli langsung dari UMKM, produk petani dan peternal lokal tersebut. Sehingga mendorong perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di tingkat bawah," ungkapnya.

Untuk menjalankan program MBG, dibutuhkan dana yang cukup besar. Pada tahun ini, pemerintah membutuhkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program tersebut.

Dengan demikian, pemerintah diminta untuk mencari skema pendanaan lain, seperti menjalin kerja sama dengan negara lain.

Skema kerja sama luar negeri, dapat melibatkan beberapa pihak dan mekanisme, antara lain dengan Lembaga Organisasi Internasional seperti UNICEF, WFP, atau FAO, Lembaga donor internasional dan juga NGO internasional yang bergerak di bidang terkait.

Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan Terulang, Program MBG Harus Dievaluasi Secara Berkelanjutan

"Mekanisme kerjanya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara dan organisasi internasional secara bilateral dan multilateral untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis," tambahnya.

Selain itu, pemerintah dirasa perlu menerapkan semacam skala prioritas untuk penerima manfaat. Hal ini dapat memprioritaskan wilayah atau daerah yang masuk dalam katagori sangat membutuhkan program MBG. Seperti daerah terpencil, terluar, dan pendapatan perkapita rendah.

"Bukan malah dimulai dari daerah perkotaan. Sehinggga tepat sasaran. Banyak anak-anak di pedesaan terpencil dan susah terjangkau itu yang ke sekolah saja tidak pernah sarapan, itu yang harus diprioritaskan," tegasnya.