Bangun Ribuan SPPG di Daerah Terpencil, BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp28,63 Triliun

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun kepada Kementerian Keuangan guna mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah terpencil yang menjadi bagian dari program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, anggaran MBG tahun 2025 yang semula mencapai Rp71 triliun dinilai belum mencukupi untuk menuntaskan pembangunan fasilitas gizi di wilayah sulit akses.

“Total kebutuhan tambahan yang kami ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun. Badan Gizi Nasional diprediksi menyerap 99 persen dari dana Rp71 triliun, ditambah kebutuhan tambahan Rp28,63 triliun. Jadi total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp99 triliun pada tahun 2025,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dana tambahan ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan 8.286 SPPG terpencil yang tersebar di 35 provinsi, 324 kabupaten, dan 2.465 kecamatan di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 8.218 titik sudah terverifikasi dan memiliki calon investor, sementara 68 titik masih dalam proses verifikasi.

“Dari total 8.286 SPPG, 8.218 di antaranya sudah terverifikasi termasuk calon investornya, sementara 68 titik masih menunggu verifikasi,” jelasnya.

Baca Juga: Sarwendah Tegaskan Rahimnya Sehat, Ungkap Alasan Jalani Bayi Tabung

Pembangunan SPPG akan difokuskan di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem, seperti pegunungan, kepulauan, dan daerah yang dipisahkan sungai atau laut, agar pelayanan gizi dapat menjangkau masyarakat di lokasi-lokasi dengan keterbatasan akses.

Berikut sebaran rencana pembangunan SPPG per wilayah:

• Sumatera: 1.945 titik

• Jawa: 235 titik

• Kalimantan: 1.783 titik

• Sulawesi: 969 titik

• Bali dan Nusa Tenggara: 1.265 titik

• Papua: 2.043 titik

Untuk skema pendanaan, pembangunan SPPG dilakukan melalui kerja sama dengan investor lokal yang memperoleh jaminan sewa di muka selama empat tahun, setelah bangunan dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian Kementerian Keuangan.

“Kalau biaya pembangunan Rp1,5 miliar, maka break even point-nya tiga tahun atau sekitar Rp500 juta per tahun. Kalau disewa empat tahun di muka, bisa mencapai Rp2 miliar. Tapi angka pastinya tergantung hasil penilaian dari tim Kementerian Keuangan,” papar Dadan.

Dengan percepatan pembangunan ini, BGN menargetkan sebagian besar SPPG terpencil sudah beroperasi pada Desember 2025, sementara sisanya rampung pada Januari 2026.

“Kami harapkan sebagian besar sudah terbangun paling lambat Desember, dan sisanya selesai pada Januari,” tutup Dadan.

Baca Juga: Tasya Farasya Hanya Tuntut Nafkah Rp100 dari Ahmad Assegaf: Simbolis, Bukan Soal Uang