Pemerintah Bangun Ribuan Satuan Gizi di Daerah Terpencil untuk Perluas Program MBG

AKURAT.CO Pemerintah terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah terpencil.

Langkah ini ditujukan agar masyarakat di daerah sulit akses turut merasakan manfaat program prioritas nasional tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

“Selain itu, kita sedang mengembangkan SPPG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah-daerah terpencil yang sudah kami data ada sekitar 8.000 titik lokasi,” ujar Dadan.

Menurutnya, pembangunan SPPG dilakukan dengan melibatkan satuan tugas pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan titik-titik prioritas berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan wilayah.

“Pola kerjanya berbasis kebutuhan daerah. Satuan tugas pemda akan menentukan lokasi, terutama di daerah yang sulit dijangkau lebih dari 30 menit dari permukiman terdekat, baik karena faktor geografis, sungai, laut, pulau, maupun pegunungan,” jelasnya.

Bangunan SPPG di wilayah terpencil akan berukuran sekitar 10 x 15 meter dengan kapasitas maksimal 1.000 penerima manfaat.

Pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan untuk menentukan calon investor yang akan membangun fasilitas tersebut.

Baca Juga: Kurang Pihak, Hotman Paris Pastikan Gugatan CMNP Seharusnya Tidak Dapat Diterima

“Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemda untuk menentukan pihak pelaksana, termasuk investornya. Setelah bangunan selesai, pemerintah akan langsung menyewanya di muka selama empat tahun,” terang Dadan.

Untuk menjaga transparansi, BGN bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Penilaian Kekayaan Negara guna memastikan nilai sewa sesuai standar nasional.

Selain memperluas akses layanan gizi, BGN juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan SPPG.

“Nanti pengelolaannya akan melibatkan pemuda dan masyarakat lokal, supaya ada rasa memiliki dan partisipasi langsung dari warga,” tambahnya.

Dadan menargetkan pembangunan sebagian besar SPPG rampung pada Desember 2025, sementara sisanya pada Januari 2026.

Tiap SPPG akan melayani rata-rata 300 penerima manfaat, dengan total capaian 2,5 hingga 3 juta warga di wilayah terpencil.

“Dengan model ini, kita memastikan layanan gizi pemerintah hadir hingga ke pelosok yang paling jauh,” tutupnya.

Baca Juga: Banyak Korban Pelecehan di Lingkungan PT Transjakarta, Serikat Pekerja Tuntut Manajemen Tegas