Program Makan Bergizi Gratis Butuh Perbaikan Tata Kelola dan Fokus ke Daerah Terpencil

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan selama empat bulan terus menuai sorotan publik.

Sejumlah kontroversi muncul, mulai dari kasus dugaan keracunan siswa setelah menyantap menu MBG hingga persoalan pembayaran dapur yang belum terselesaikan.

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai, program ini perlu segera dibenahi melalui perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas program dan pengawasan ketat di semua lini, termasuk penerapan sistem pembayaran digital untuk mitra.

"Pemilihan mitra harus selektif, yang memang mampu mengelola sendiri tanpa menyerahkan lagi ke pihak ketiga," ujarnya.

Baca Juga: Kades Kohod Bebas Usai Penahanan Ditangguhkan, DPR Sayangkan Lemahnya Penegakan Hukum

Iwan menilai, kebutuhan bahan baku dalam program MBG, seperti beras, telur, dan daging ayam, sangat besar dan berkelanjutan.

Kondisi ini seharusnya menjadi peluang emas untuk memberdayakan UMKM lokal, petani, dan peternak.

"Sebisa mungkin mitra MBG diwajibkan membeli langsung dari produk petani dan peternak lokal. Ini akan mendorong perputaran ekonomi yang sehat di tingkat bawah," jelasnya.

Menjalankan program MBG membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tahun ini, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp71 triliun.

Untuk itu, Iwan menyarankan agar pemerintah mencari skema pendanaan alternatif, termasuk membuka kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF, WFP, FAO, lembaga donor, atau NGO internasional di bidang pangan dan pendidikan.

"Pemerintah bisa mengupayakan bantuan keuangan atau teknis lewat kerja sama bilateral dan multilateral dengan berbagai negara atau organisasi internasional," tambahnya.

Baca Juga: Kementan Bangga Program YESS Jadi Inspirasi Negara Lain di Forum SSTC

Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa program MBG harus menerapkan skala prioritas penerima manfaat.

Daerah-daerah yang masuk kategori sangat membutuhkan, seperti wilayah terpencil, terluar, dan daerah dengan pendapatan per kapita rendah, harus menjadi fokus utama.

"Bukan malah dimulai dari perkotaan. Banyak anak-anak di pedesaan yang bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Mereka yang paling membutuhkan MBG ini," tegas Iwan.