TKDN Indonesia Diprotes AS, Eddy Soeparno: Industri Nasional Harus Diperkuat

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukan merupakan proteksionisme, melainkan inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri.

Sehingga, pasar domestik tidak selalu dibanjiri barang-barang impor, dan memperkuat industri nasional. Hal ini berkaitan dengan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia, yang salah satunya disebabkan protes pemerintah AS terhadap penerapan kebijakan TKDN.

"Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global. Apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya," kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Baca Juga: Tarif Trump untuk Indonesia, APPI Desak Pemerintah Jangan Sampai Longgarkan TKDN

"Namun jika kebijakan ini dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, saya yakin tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif," imbuhnya.

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak Pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN seperti yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

"Kebijakan TKDN perlu dilanjutkan, jangan dilonggarkan terhadap salah satu negara semata. Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama," ucapnya.

Dia justru memandang, kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN kita semakin berkualitas dan ekonomis

Dia pun meyakini, strategi Presiden Prabowo dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

"Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global. Termasuk di dalamnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN maupun BRICS dan OECD," jelasnya.

Baca Juga: Hormati Kebijakan Reciprocal Tariff Presiden Trump, Ketua DPD RI Dukung Pemerintah Utus Negosiator Ke AS

Menurutnya, tekanan kebijakan tarif Pemerintah AS ini jangan sampai mengganggu agenda percepatan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia.

Agar Indonesia, tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi, seperti baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium dan lainnya.

"Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor, karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor," tegas dia.

"Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia," tambahnya.