Produksi Singkong Merosot, Petani Indonesia Terancam Rugi

AKURAT.CO Petani singkong lokal mengungkapkan fakta mengenai kondisi kurang menguntungkan yang saat ini dialami.

Mereka menyoroti bagaimana peluang besar untuk menghasilkan keuntungan negara yang bisa mencapai triliunan rupiah justru berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kondisi ini disebabkan oleh berbagai masalah yang melanda sektor pertanian singkong di Tanah Air, yang dinilai masih belum optimal dalam pengelolaannya.

Provinsi Lampung merupakan daerah utama penghasil komoditas singkong di Indonesia.

Pada tahun 2022, provinsi ini mencatat hasil panen sebesar 6,7 juta ton umbi singkong segar.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 40 persen dari total produksi singkong secara nasional.

Mayoritas hasil panen singkong di Lampung, yaitu sekitar 90 persen, dimanfaatkan oleh industri pengolahan tapioka.

Industri ini berkontribusi besar terhadap perekonomian dengan menghasilkan devisa yang mencapai sekitar Rp10 triliun.

Produksi singkong di Lampung saat ini mengalami penurunan dan tidak dapat terserap oleh industri.

Ketua Umum DPN Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Arifin Lambaga, mengungkapkan bahwa produksi singkong di Lampung telah menunjukkan tren penurunan selama 10 tahun terakhir.

Produksi singkong tertinggi di Lampung pernah mencapai 9 juta ton pada 2010.

Namun, setelah itu, jumlah produksi terus menurun hingga pada 2022 tercatat kurang dari 7 juta ton.

Bahkan, pada 2019, produksi sempat anjlok di bawah 5 juta ton dengan tingkat produktivitas yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 22 ton per hektare.

Selain itu, kandungan pati atau rendemen dalam singkong juga sering kali sangat rendah.

Kondisi ini terjadi karena panen sering dilakukan terlalu cepat akibat berbagai faktor.

Akibatnya, hasil panen singkong dari petani tidak sepenuhnya terserap oleh industri. Atau jika diserap, dihargai dengan nilai yang relatif rendah.

"Di lain pihak, industri memerlukan bahan baku singkong yang kompetitif, rendemen tinggi dan bersih atau tidak banyak kotoran yang umumnya tidak mampu dipenuhi oleh petani kecil," ujar Arifin, dikutip Rabu (29/1/2025).

Sejauh ini, dari sisi pengusaha tepung tapioka mengaku harga yang disepakati di tingkat Provinsi Lampung per-Desember 2024 sebesar Rp1400 per kilogram.

Harga tersebut dinilai mahal bagi pengusaha tepung.

Bahkan, menurut Arifin, ada sejumlah pabrik tapioka besar yang memilih menghentikan kegiatan produksi, sehingga tidak ada lagi yang membeli singkong petani.

Apa Peran Pemerintah dalam Memulihkan Kondisi Petani Singkong?

Arifin mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri dan tata kelola singkong di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung.

Langkah jangka pendek yang diusulkan mencakup penyerapan hasil panen singkong petani yang tidak terserap pabrik.

Serta pemberian subsidi dan akses terhadap sarana produksi seperti bibit dan pupuk unggul untuk meningkatkan kualitas hasil panen.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memfasilitasi komunikasi antara petani dan pelaku industri agar tercapai kesepakatan harga yang adil. Dengan MSI mengusulkan harga minimal Rp1.200 per kilogram.

Untuk jangka panjang, Arifin menyerukan kewajiban kemitraan antara pelaku industri tapioka dengan petani lokal, guna memastikan pembinaan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas sesuai kebutuhan pabrik.

Ia juga menekankan pentingnya transaksi langsung antara petani dan pabrik untuk menciptakan sistem yang lebih transparan.

Selain itu, MSI mengusulkan pembuatan peta jalan (road map) pengembangan industri berbasis singkong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga lembaga swadaya masyarakat.

Pemerintah pusat juga diharapkan menjadikan singkong sebagai komoditas pangan strategis nasional guna mempercepat pengembangan sektor ini.

Investasi hilirisasi produk berbahan dasar singkong juga didorong, di samping penguatan industri tapioka yang telah ada.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi besar singkong Indonesia dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional. (Berlian Rahmah Dewanto)