DPR Bocorkan Double Anggaran Visa Haji 2024: Seharusnya Sudah Ada yang Ditangkap

AKURAT.CO Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa salah satu faktor penurunan biaya Haji 2025 adalah dihapusnya biaya visa.

Dia mengatakan, selama ini ada double anggaran pembiayaan visa. Menurutnya, seharusnya sudah ada pihak yang ditangkap oleh penegak hukum terkait masalah tersebut.

"Ya, itu mereka (Pemerintah) mengakui. Kalau diakui ada double anggaran, mestinya ada yang ditangkap dong ya, aparat penegak hukum yang menangkap," ucap Marwan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Baca Juga: Komisi VIII DPR Minta Kuota Haji 2025 Bisa Ditambah hingga 10.000 Jemaah

Dia mengatakan, Pansus Haji 2024 sudah menunjukkan bukti penyelewengan itu. Saat ini, Panja Haji 2025 juga telah membuktikan bahwa terjadi penyalahgunaan anggaran haji.

Berdasarkan hitungan Komisi VIII, angka yang diselewengkan dari pengurusan visa mencapai sekitar Rp 300 miliar. Dengan bukti itu, maka perdebatan dalam penentuan biaya haji 2025 tidak terlalu panjang, karena biaya yang berpotensi disalahgunakan bisa dengan cepat dihapus.

"Kami dapat bukti-bukti ini sehingga perdebatannya tidak panjang. Jadi kita sebutkan ke pemerintah, ini loh. Kami sudah sangat siap dengan berbagai data. Artinya tidak bisa ditipu-tipu lagi," ucapnya.

Dia mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya pembahasan biaya haji selalu rumit, karena salah satu faktornya soal biaya visa. Pemerintah selalu beralasan biaya visa itu sudah menjadi ketentuan Arab Saudi.

"Ini bisa jadi catatan dalam rapat-rapat berikutnya. Kalau DPR-nya atau panjanya sangat siap dengan data-data, maka pembahasan cukup lima hari. Biaya haji pun bisa turun derastis," tutur Marwan.

Baca Juga: Akhir Bulan Presiden Prabowo Temui Raja Arab Saudi, Bahas Penambahan Kuota Jemaah Haji

Terkait pelayanan jemaah haji setelah penurunan biaya haji, pemerintah berkomitmen dan menjamin pelayanan jemaah haji akan semakin baik. Dia menjamin, Komisi VIII juga akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan haji 2025 nanti.

Marwan berharap, pada Haji 2025 tidak ada penyelewengan seperti yang terjadi pada 2024. Saat itu, terjadi penyalahgunaan kuota tambahan haji sebesar 4003 jemaah atau sama dengan 10 kloter. Dari jumlah itu, maka nilai uang yang diselewengkan dinilai sangat besar.

"Dari peristiwa Haji 2024, kita berharap itu tidak terjadi di 2025. Termasuk kemarin masalah pemondokan dan lain-lain," pungkasnya.