Usulan Kepala Daerah Dipilih Langsung oleh DPRD Perlu Dipertimbangkan

AKURAT.CO Usulan kepala daerah dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sempat disinggung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa usulan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji. Menurutnya, usulan ini sebetulnya sudah lama diperbincangkan di tingkat partai politik.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Antara, Jumat (13/12/2024).

Selain itu, usulan tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

Baca Juga: Prabowo Akui Pilkada Banyak Makan Anggaran, Lebih Efisien Langsung Dipilih DPRD

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata dia.

Supratman yang juga merupakan politisi Partai Gerindra itu berharap, wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa.

"Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, dia tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi. Sebab menurutnya, hal itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian. Mengingat, pemilu dan pilkada akan berlangsung lagi di 2029.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, menyadari ada yang perlu diperbaiki dalam sistem perpolitikan di Tanah Air, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dia mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa proses pemilihan kepala daerah di Indonesia terlalu mahal.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui kemungkinan sistem ini terlalu mahal," kata Prabowo dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).