Peternak Protes dengan Mandi Susu, DPR Miris Pemerintah Lebih Dahulukan Impor

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti aksi protes peternak sapi perah yang kecewa dengan kebijakan pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS).

Daniel merasa kecewa, karena melihat adanya ketidakadilan regulasi yang menyebabkan kondisi peternak penghasil susu dalam negeri semakin terpuruk.

"Kebijakan itu harus pro rakyat jangan sampai bikin susah. Giliran impor bebas pajak, sementara rakyat kita sendiri dipajakin dalam berbagai aspek," kata Daniel kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Baca Juga: Depan Peternak Susu Boyolali, Mentan Andi Amran Janji Penyerapan Susu Lokal

Seperti diketahui, peternak susu perah di berbagai daerah melancarkan aksi protes dengan melakukan mandi susu, hingga membuang susu perah secara cuma-cuma lantaran industri dituding lebih memilih menggunakan susu impor.

Daniel menilai, kontrol pemerintah kurang karena keran impor susu dibuka luas dan tidak ada pajak untuk susu dari luar negeri. Eksportir seperti Selandia Baru dan Australia, dinilai telah memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sehingga harga susu impor lebih murah 5 persen dari susu lokal.

Menurutnya, hal ini membuat para peternak sapi merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pembatasan dari IPS yang lebih memilih menggunakan susu impor.

Padahal, Peraturan menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2018 telah menetapkan kewajiban agar perusahaan pengolahan susu bekerja sama dengan koperasi peternak rakyat untuk menyerap susu sapi perah.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak lokal tidak sampai 20 persen dari total jumlah pelaku usaha pengolahan susu. Dia pun mendorong Pemerintah, untuk mengevaluasi aturan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor susu impor.

Baca Juga: Peternak di Boyolali Buang Susu Sapi gegara Tak Laku, Bagaimana Respons Islam?

"Pemerintah harus melindungi peternak lokal dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adil dan mendukung kemajuan bangsa sendiri," ucapnya.

Kebijakan pembatasan IPS buntut membanjirnya susu impor ini menyebabkan serapan susu lokal menurun drastis. Seperti yang terjadi di Boyolali, produksi susu harian di Boyolali mencapai 140.000 liter, tetapi hanya 110.000 liter yang dapat diserap oleh pabrik.

"Pembatasan ini tidak hanya merugikan peternak secara finansial tetapi juga menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mereka. Banyak peternak terpaksa membuang susu karena tidak ada tempat untuk menjualnya," tuturnya.

"Aksi mandi susu hingga membuang susu oleh peternak menunjukkan tingginya frustrasi mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan,” tambahnya.

Anggota Komisi yang membidangi urusan sektor pertanian, perternakan dan pangan itu meminta Pemerintah untuk memperketat pengawasan dan pengendalian impor susu. Daniel mengatakan langkah itu penting agar tidak mengganggu pasar lokal dan melindungi peternak lokal dari dampak negatif.

"Aksi protes peternak sapi perah yang membuang-buang susu itu menjadi tamparan untuk Pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kebijakan negara itu seharusnya memberdayakan masyarakat sendiri, bukan malah memprioritaskan negara lain saat rakyat sendiri dibuat susah karena aturan yang ada," pungkasnya.