DPR: Masalah Pendidikan Jadi Tantangan Berat untuk Mendikbud Baru

AKURAT.CO Berbagai persoalan dunia pendidikan Indonesia masih belum terselesaikan, yang menjadi tantangan berat bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang akan datang.

“Kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah (PR) di sektor pendidikan, banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan. Wajar kalau banyak pihak menilai presiden terpilih perlu sangat selektif memilih Mendikbud di kabinetnya,” kata Anggota DPR RI, Andreas Hugo Pareira, Selasa (8/10/2024).

Andreas, yang sebelumnya bertugas di Komisi X dengan lingkup kerja pada sektor pendidikan, merinci sejumlah masalah yang masih menjadi perhatian serius.

“Banyak sekali permasalahan di daerah yang tidak teratasi, terutama menyangkut guru dan sarana prasarana yang menyebabkan rendahnya kualitas layanan pendidikan. Sementara, tahun lalu anggaran pendidikan tidak terserap maksimal. Belum lagi kurikulum yang masih dalam masa transisi dan terhambat akibat dua tahun pandemi,” tuturnya.

Ia juga menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya selalu menimbulkan permasalahan, serta kekurangan guru yang belum juga teratasi.

Ketimpangan kualitas pendidikan dinilai salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga pengajar yang belum merata.

“Kita tahu masalah tenaga pengajar yang masih kurang bagi dunia pendidikan kita sampai sekarang belum juga ditemukan formulasi yang tepat untuk mengatasinya, sehingga berdampak pada ketimpangan kualitas pendidikan di Tanah Air,” ungkap Andreas.

Ia menambahkan, persoalan kekurangan guru di sektor pendidikan formal semakin diperparah dengan minimnya jumlah guru berkualitas.

"Masalah rendahnya kualitas pendidikan nasional salah satu sebabnya adalah ketimpangan sertifikasi guru dan rendahnya hasil uji kompetensi guru, menunjukkan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan," paparnya.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, mengindikasikan masih adanya ketimpangan dalam kualitas pengajaran di Indonesia.

Dengan ekosistem pendidikan nasional yang mencakup 60 juta murid dan lebih dari 4 juta pendidik di 400 ribu sekolah, percepatan sertifikasi guru menjadi hal yang sangat penting.

Melihat data tersebut, Andreas meminta Pemerintah mempercepat proses sertifikasi untuk 1,6 juta guru tersebut, dengan mengutamakan pelatihan intensif sebelum mereka mendapatkan sertifikasi.

"Sertifikasi tidak hanya dilihat sebagai formalitas, tetapi harus disertai dengan pengukuran kompetensi yang lebih ketat, memastikan guru memiliki keterampilan yang diperlukan," tegas Andreas.

Legislator dari dapil NTT I itu menambahkan, sertifikasi guru merupakan langkah penting dalam mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan nasional.

Tujuan program sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Jika pengajarnya memiliki kualitas yang baik, maka performa mengajar kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa juga akan meningkat," sebutnya.

Hingga saat ini, persentase guru tersertifikasi terbanyak ada di jenjang pendidikan SMP (48,44 persen), diikuti oleh SD (45,77 persen), sedangkan persentase terkecil di SMK hanya sebesar 28,49 persen.

Menurut Andreas, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi para guru. Ini penting mengingat hasil kompetensi menunjukkan 60 persen guru membutuhkan peningkatan keterampilan.

Pemerintah perlu memperkuat Continuous Professional Development (CPD) melalui modul pelatihan yang relevan dengan perubahan kurikulum dan teknologi pendidikan modern.

"Pemanfaatan teknologi, seperti pembelajaran daring, bisa menjadi solusi untuk menjangkau guru di daerah terpencil. Namun sebelumnya, Pemerintah harus memastikan bahwa akses internet sudah tersedia di seluruh wilayah pelosok," jelas Andreas.

Selain kualitas pengajar, beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam pendidikan di Indonesia meliputi sulitnya akses ke sekolah karena keterbatasan transportasi, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, masalah biaya, perbedaan status sosial, agama, ekonomi, dan diskriminasi gender.

Andreas mendorong adanya evaluasi menyeluruh dalam sistem pendidikan di Indonesia dan berharap pemerintahan mendatang mampu memperbaiki berbagai permasalahan di sektor ini.

"Harus ada evaluasi secara menyeluruh, dan masalah kualitas layanan pendidikan perlu diselesaikan dari hulu ke hilir," tegasnya.

Ia juga menilai bahwa kerja sama dengan universitas, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi profesional dapat dilakukan untuk merancang program pelatihan dan evaluasi yang lebih komprehensif.

Pemerintah harus memastikan anggaran yang cukup untuk infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah-wilayah tertinggal.

"Dengan memperkuat kualitas guru, kita dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang diterima siswa, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas," tutup Andreas.