Tak Ada Mobil Dinas di IKN, Kecuali untuk Presiden Hingga Para Menteri

AKURAT.CO Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) konsisten untuk mendorong transportasi umum sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN Nusantara. Dengan demikian, penggunaan mobil dinas di IKN akan sangat terbatas.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Silvia Halim, mengatakan penggunaan kendaraan dinas di IKN hanya untuk presiden, wakil presiden, para menteri, dan pimpinan tinggi lembaga negara lainnya.

Baca Juga: 6.000 PNS Bakal Pindah ke IKN, Mulai Kerja Oktober 2024

"Jadi sederhananya mobil dinas tidak akan ada lagi, kecuali mobil dinas untuk presiden,wakil presiden, menteri, dan kemungkinan bagi pejabat eselon I lainnya," kata Silvia, di Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Antara, Kamis (22/2/2024).

Selain kebijakan pembatasan kendaraan dinas tersebut, perlu dimulai juga dengan kebijakan desain kotanya yang sudah dibikin sedemikian rupa. Bisa dibilang nantinya untuk kebutuhan menggunakan mobil di IKN pun jadi tidak ada atau sangat minim sekali.

"Hal ini dikarenakan masyarakat dalam melakukan mobilitas dari tempat tinggal ke tempat kerja sudah bisa dengan berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi publik jadi buat apa lagi punya mobil," katanya.

Berdasarkan Lampiran UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa tujuan utama dari rencana IKN adalah menciptakan kota masa depan yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Tujuannya adalah agar komunitas dapat tinggal, bekerja, dan bermain dengan layak, sebuah komunitas yang memungkinkan lebih banyak pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transit, serta dapat mengurangi kebutuhan perjalanan harian dan kota yang kompak.

Baca Juga: Menkeu Blokir Anggaran K/L 2024 Kecuali untuk Bansos, Pemilu, IKN dan Kontrak Tahun Jamak

IKN dibangun sebagai lingkungan kompak dan berdensitas tinggi yang berfungsi sebagai blok pembangun kota. Lingkungan ini menerapkan konsep tata guna lahan campuran (mixed-use) untuk mendukung pengurangan kebutuhan akan perjalanan.

Kemudian menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk memastikan akses 10 menit ke semua fasilitas dasar dan umum serta ruang hijau terbuka yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan otonom.