Kepala BGN: Kenaikan Anggaran MBG Jadi Prerogatif Presiden

Ahada Ramadhana | 19 Agustus 2025, 23:25 WIB

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan turut dialokasikan untuk menyukseskan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Demikian disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di sela kegiatan Potret 1 Tahun BGN dalam Perjalanan Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa & Pameran Foto di Kantor Antara Heritage, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Program MBG menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran untuk program ini melonjak pada 2026 mencapai sekitar Rp335 triliun atau hampir dua kali lipat dari alokasi tahun sebelumnya yang berkisar Rp171 triliun.

"Satu kesehatan, satu pendidikan, jadi total Rp335 triliun. Nanti yang dari kesehatannya itu kurang lebih sekitar antara Rp24 atau Rp27 triliun. Jadi, bukan Rp335 triliun dari pendidikan saja, gitu," jelasnya.

Menurut Dadan, terkait penentuan anggaran menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Pihaknya hanya ditanya jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program MBG ke depannya.

"Terkait dengan anggaran, ini terus terang wilayahnya Pak Presiden ya, Badan Gizi ini hanya ditanya berapa uang yang dibutuhkan untuk makan bergizi, dengan asumsi yang demikian saya katakan Rp335 triliun. Berasal dari mana, ternyata masuk di dalam dua fungsi," jelasnya.

Dadan mengatakan, sebelumnya Presiden Prabowo bertanya terkait memberi makan kepada anak sekolah apakah bagian dari pendidikan. Sedangkan memberi makan ibu hamil dan menyusui juga bagian dari kesehatan. Tentunya hal tersebut tepat.

"Begitu karena kadang-kadang beliau bertanya. Memberi makan kepada anak sholah bagian dari pendidikan enggak? Pendidikan. Memberi makan kepada ibu hamil masuh bagian dari kesehatan enggak? Bagian kesehatan. Memberi makan kepada anak-anak dan yang kurang mampu bagian dari sosial enggak? Sosial. Ya sudah kalau gitu kita gabungkan saja," paparnya.

Dadan pun menegaskan bahwa alokasi yang ada bukan semata-mata mengurangi jumlah anggaran yang dipotong.

Menurutnya, Gross Domestic Product (GDP) negara terus meningkat dan 20 persen anggaran pendidikan berasal dari GDP.

Karenanya, dengan kenaikan itu maka anggaran pendidikan juga semakin naik.

"GDP kita naik lima persen kan per tahun, jadi anggaran pendidikan pun otomatis naik. Nah, yang naik lima persen itu tidak digunakan untuk operasional yang tahun lalu," ucapnya.

"Jadi, sebenarnya hampir tidak mungkin tidak mengganggu yang sudah ada sebelumnya. Itu ngitungnya demikian. Karena 20 persennya naik selalu berbasis total GDP," tambah Kepala BGN.