Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Kesehatan dan Ekonomi Daerah

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan luas, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Tito, antusiasme daerah untuk berpartisipasi tinggi karena program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kita tahu bahwa selain meningkatkan kesehatan, program ini juga memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kenapa? Karena ada offtaker-nya—hasil pertanian, peternakan, dan produk pangan masyarakat akan dibeli dan diserap pasar. Ini menciptakan sirkulasi ekonomi, sehingga banyak daerah sangat antusias," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan bahwa beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program ini.

Baca Juga: Badan Bank Tanah Siap Kelola Lahan Hasil Sitaan Kasus BLBI

Dari hasil konsolidasi, kontribusi daerah untuk pelaksanaan MBG diperkirakan mencapai Rp2,3 hingga Rp2,5 triliun.

“Target program antara 2.000 hingga 4.000 satuan pelayanan gizi akan dibangun selama empat bulan mulai September. Kabupaten menyumbang sekitar Rp2,3 triliun, dan provinsi sekitar Rp2,5 triliun. Ini hasil diskusi, bukan instruksi top-down. Banyak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat mendukung penuh,” ujar Tito.

Anggaran ini akan digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan gizi di sekolah-sekolah.

Tito menambahkan, Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta Kemendagri bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), dengan fokus utama pada daerah yang memiliki tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.

“Presiden memerintahkan kami berkoordinasi dengan Kepala BGN untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau. Prioritasnya adalah daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi,” jelas Tito.

Ia juga menegaskan, kontribusi daerah akan disesuaikan dengan kemampuan PAD. Untuk daerah ber-PAD tinggi, seperti Kabupaten Badung dengan PAD mencapai 90 persen dari APBD sebesar Rp10 triliun, semua kebutuhan program dapat di-cover mandiri.

Baca Juga: Omnibus Law Politik Jadi Momentum Perbaikan Sistem Pemilu di Indonesia

Sementara itu, daerah dengan PAD rendah, terutama di wilayah timur Indonesia, akan mendapatkan dukungan dari BGN.

"Contohnya, Kabupaten Badung dapat membiayai seluruh program MBG untuk 72.000 siswa SD menggunakan APBD. Namun, daerah dengan PAD rendah, yang hanya mampu menjangkau sebagian anak, akan dibantu oleh BGN," tutup Tito.