Ramai BPJS PBI Dinonaktifkan, Dasco: Perlu Perbaikan Ekosistem

AKURAT.CO Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi lintas komisi bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

DPR menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari lemahnya sinkronisasi data dan tata kelola jaminan kesehatan nasional.

Rapat konsultasi tersebut melibatkan pimpinan komisi terkait serta perwakilan pemerintah sebagai respons atas dinamika dan keluhan masyarakat yang mencuat belakangan ini.

Baca Juga: Status BPJS PBI Nonaktif? Simak Cara Mudah Aktifkan Kembali!

“Pada hari ini diagendakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan pimpinan komisi terkait bersama para menteri dan pimpinan lembaga sebagai respons DPR atas dinamika yang terjadi di masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dasco menjelaskan, BPJS Kesehatan PBI merupakan program bantuan sosial pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu.

Melalui skema tersebut, peserta memperoleh jaminan layanan kesehatan tanpa harus menanggung biaya iuran secara mandiri.

Namun, ia menegaskan tidak seluruh masyarakat dapat masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Program ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan data pemerintah.

“Jaminan kesehatan PBI adalah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya saat berobat,” ujarnya.

Baca Juga: BPJS PBI Banyak Dinonaktifkan per 1 Februari 2026, Ini Penyebab dan Cara Cek Statusnya

Menurut DPR, penonaktifan kepesertaan yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan perlunya pembenahan ekosistem jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh. Salah satu fokus yang disorot adalah integrasi data antarinstansi agar kebijakan yang diambil tidak berdampak langsung pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Perlu ada perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang lebih terintegrasi agar persoalan seperti penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dapat dimitigasi dengan baik,” ucap Dasco.

DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal pembenahan sistem tersebut bersama pemerintah, guna memastikan program jaminan kesehatan nasional berjalan tepat sasaran dan tetap memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang berhak.