Menelaah Strategi 'GERAK' Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono

AKURAT.CO Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 2026-2030, Thomas Djiwandono memaparkan konsep kebijakan ekonomi bertajuk 'Strategi GERAK' dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI pada 26 Januari 2026.

Paparan ini dilakukan di tengah situasi moneter global yang masih penuh tekanan serta dinamika ekonomi domestik Indonesia yang terus bergerak untuk menyeimbangkan stabilitas dan pertumbuhan.

Strategi GERAK yang dicetuskan Thomas terdiri dari lima pilar yakni governance tata kelola kebijakan, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal-moneter, dan keberlanjutan transformasi sistem keuangan (GERAK).

Baca Juga: Calon Deputi Gubernur BI Dicky Kartikoyono Sebut Stabilitas Prasyarat Utama Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Istilah GERAK sendiri disampaikan sebagai kerangka pemikiran untuk memperkuat peran Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal di 2026.

Stabilitas dan Tekanan Eksternal

Sebelum membedah setiap pilar strategi GERAK, sangat penting melihat konteks ekonomi Indonesia akhir di 2025.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia dalam laporan terbarunya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,7%–5,5%, dengan titik tengah sekitar 5,3%. Tentu proyeksi tersebut sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya untuk 2025.

Sedangkan untuk inflasi tahunan juga diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target BI di 2,5 ± 1%, mencerminkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

Selain itu, data inflasi yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan bahwa inflasi tahunan tetap terkendali sepanjang 2025, seperti inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Juni di 1,87%, Juli di 2,37%, dan September di 2,65%, semuanya berada dalam target BI 2,5 ± 1%.

Baca Juga: Modal Asing Rp5,96 Triliun Kabur dari RI, BI Terus Stabilisasi Rupiah

Sehingga stabilitas inflasi menjadi modal penting dalam penetapan arah kebijakan moneter termasuk dalam kerangka strategi GERAK.

Salah satu poin utama yang ditegaskan Thomas dalam uji kelayakan adalah pentingnya governance atau tata kelola kebijakan yang kuat dan kredibel.

Dalam paparannya di DPR RI, Thomas menegaskan bahwa kerangka hukum dan independensi Bank Indonesia sejak Reformasi moneter merupakan fondasi utama untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Independensi bank sentral tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang memberi pijakan hukum bagi BI untuk menjalankan fungsi stabilisasi moneter tanpa intervensi langsung dari pihak lain.

Hal ini menjadi respons terhadap isu-isu yang sempat menyita perhatian pasar, termasuk kekhawatiran investor atas independensi BI yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah di awal 2026 sekitar Rp16.985 per USD.

Meskipun begitu central bank independence tetap ditegaskan oleh otoritas fiskal untuk meredam kekhawatiran tersebut.

Data kebijakan moneter menunjukkan bahwa Bank Indonesia dalam RDG Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate pada 4,75% serta suku bunga fasilitas lainnya agar konsisten dengan prakiraan inflasi dan nilai tukar yang stabil sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan ini ditempuh dengan memperhatikan efektivitas transmisi kepada pasar uang dan sistem keuangan.

Pentingnya efektivitas ini juga muncul dalam laporan kebijakan moneter Bank Indonesia yang menyebut bahwa inflasi IHK pada Oktober 2025 tetap terjaga di 2,86% (yoy) dengan inflasi inti sebesar 2,36% (yoy). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan stabilisasi harga berjalan seiring dengan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan.

Resiliensi Sistem Keuangan

Resiliensi sistem keuangan merupakan pilar ketiga dalam strategi GERAK. Dalam konteks Bank Indonesia, hal ini berkaitan dengan kemampuan sektor keuangan untuk bertahan terhadap guncangan eksternal seperti volatilitas pasar global, pergerakan arus modal, hingga tekanan nilai tukar.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa berbagai instrumen makroprudensial dan penguatan likuiditas terus dilakukan untuk mendukung stabilitas sektor perbankan sekaligus memperbaiki peran intermediasi ke sektor riil. Kebijakan ini menjadi penting karena efektivitas moneter dalam mendukung pembiayaan ekonomi sangat bergantung pada kesehatan sistem keuangan nasional.

Selain itu, transmisi kebijakan moneter dilihat melalui suku bunga pasar seperti SRBI yang mengalami penurunan di berbagai tenor sebelum BI-Rate diturunkan, mencerminkan koordinasi intervensi BI dengan pasar uang. Hal ini mendukung persepsi bahwa sistem keuangan tetap responsif terhadap kebijakan moneter.

Sinergi Fiskal-Moneter dan Sektor Keuangan

Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi pilar keempat yang dikemukakan Thomas. Dalam uji kelayakan, ia menekankan pentingnya kerja sama antar otoritas untuk memastikan kebijakan memiliki dampak yang maksimal, terutama di bidang pembiayaan dan stabilitas.

Sinergi ini dipandang penting untuk mengoptimalkan kombinasi kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dan kebijakan moneter yang stabil namun fleksibel dalam merespons dinamika global.

Misalnya, sinergi terkait pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) telah membantu menjaga inflasi di dalam target sasaran.

Selain itu, kerja sama antarotoritas dinilai perlu dalam mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan produktif, termasuk melalui kebijakan makroprudensial dan insentif likuiditas yang disusun bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pilar terakhir adalah keberlanjutan transformasi sistem keuangan, termasuk aspek digitalisasi dan inklusi keuangan. Dalam paparan uji kelayakan, Thomas menyampaikan pentingnya perluasan akses layanan keuangan dan penguatan sistem pembayaran sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi sistem keuangan.

Transformasi ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, perluasan akses UMKM ke pembiayaan formal, dan integrasi teknologi dalam layanan keuangan, yang diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Lalu Mau Dibawa Kemana?

Strategi GERAK muncul di tengah kondisi global yang tidak lepas dari ketidakpastian. Nilai tukar rupiah sempat mencapai level terendah terhadap dolar AS pada awal 2026 sekitar Rp16.985 (Saat ini Rp16.756) dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap independensi bank sentral dan tekanan eksternal lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas fiskal kemudian menegaskan komitmen terhadap independensi BI untuk menjaga stabilitas tetap kukuh.

BI sendiri dalam pertemuan kebijakan terbaru 21 Januari 2026 lalu mempertahankan suku bunga 7-day reverse repo rate pada 4,75%, keputusan yang dipandang konsisten oleh sebagian besar ekonom untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, BI juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,33% pada 2026, meskipun angka ini dapat bergerak lebih tinggi jika stimulus fiskal didorong lebih agresif. Proyeksi ini juga mencerminkan perpaduan antara stabilitas makro dan orientasi pro-pertumbuhan.

Secara keseluruhan, Strategi GERAK yang diusung Thomas Djiwandono bukan sekadar rangkaian gagasan, tetapi kerangka yang dibangun di atas konteks makroekonomi dan kebijakan nyata Bank Indonesia sepanjang 2025.

Dengan lima pilar utama yang saling terkait (governance, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, sinergi fiskal-moneter, dan transformasi sistem keuangan) strategi ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks.