Menkeu Purbaya: Jangan Percaya IMF, Mereka Enggak Pintar-pintar Amat
Yosi Winosa | 14 September 2025, 19:25 WIB

AKURAT.CO Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak boleh terlalu terpengaruh oleh proyeksi lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF).
Menurutnya, kekuatan utama Indonesia justru terletak pada kebijakan fiskal dan pengelolaan permintaan domestik yang mencapai hampir 90% dari total perekonomian.
Dalam forum bertajuk "Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8%" yang diselenggarakan Great Institute pada Kamis (10/9/2025), Purbaya menyinggung prediksi IMF yang kerap berubah-ubah mengenai pertumbuhan ekonomi global.
“Jangan percaya IMF, mereka tidak pintar-pintar amat. Buktinya, prediksi pertumbuhan global sering direvisi dalam hitungan bulan menjadi 2,8 persen. Awalnya turun, lalu dinaikkan lagi ke 3 persen. Kita (Indonesia) diturunkan ke 4,7 persen, beberapa bulan kemudian dinaikkan ke 4,8 persen. Saya yakin bulan depan dinaikkan lagi menuju 5 persen lagi. Artinya memang ketika keadaan lagi goncang, enggak ada yang bisa memprediksi dengan akurat,” papar Purbaya.
Purbaya menjelaskan bahwa situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian memang membuat proyeksi sulit tepat. Namun, ia menilai pemerintah Indonesia tidak boleh larut dalam pesimisme.
“Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat. Domestik kita besar, jadi nasib kita ada di tangan kita sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyinggung jebakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama dua dekade terakhir hanya berkisar di angka 5%. Kondisi ini, menurutnya, membuat Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap.
“Kalau kita hanya puas dengan pertumbuhan 5 persen, ya selamanya kita akan tertahan di posisi menengah. Untuk jadi negara maju, kita butuh pertumbuhan lebih tinggi, minimal mendekati delapan persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo,” katanya.
Purbaya mencontohkan beberapa negara yang berhasil keluar dari jebakan ekonomi menengah dengan strategi pertumbuhan agresif. Jepang pada 1960-an, Korea Selatan, hingga Tiongkok tumbuh dua digit selama lebih dari satu dekade.
“Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Syaratnya, mesin pertumbuhan dari sektor swasta dan pemerintah harus berjalan bersamaan. Tidak bisa hanya salah satu yang bekerja,” jelasnya.
Menkeu juga mengkritisi kebijakan moneter yang terlalu ketat dalam beberapa tahun terakhir sehingga membuat likuiditas di sistem keuangan menyusut. Ia mengingatkan bahwa kurangnya peredaran uang dapat memperlambat ekonomi, sebagaimana pernah dipelajari Milton Friedman terkait Great Depression.
“Kalau pertumbuhan uang di sistem mendekati nol bahkan negatif, ekonomi pasti susah. Itu yang terjadi sebelum pandemi. Kita seolah-olah sedang self-destruct,” ucapnya.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ekspansif. Salah satunya dengan mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga agar berdampak langsung ke masyarakat.
“Saya akan memastikan penyerapan anggaran lebih cepat. Kalau perlu, kami perbantukan tim Kemenkeu ke kementerian yang lambat menyerap anggaran. Uang jangan ditahan di bank sentral, tapi harus beredar di ekonomi,” tegasnya.
Selain itu, Purbaya menyinggung efisiensi pengelolaan kas pemerintah yang masih menyisakan catatan. Menurutnya, dana ratusan triliun kerap mengendap di Bank Indonesia atau perbankan tanpa memberi dampak produktif.
“Itu uang hasil utang, bunganya kita bayar. Kalau tidak segera digunakan, ya pemborosan. Padahal kalau dimasukkan ke sistem, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” jelasnya.
Purbaya juga menegaskan optimismenya bahwa Indonesia mampu tumbuh di atas enam persen dalam jangka menengah, bahkan menuju delapan persen jika reformasi ekonomi berjalan konsisten.
“Kuncinya jangan silau pada prediksi asing. Fokus saja mengelola permintaan domestik, memperkuat industri, dan mempercepat belanja pembangunan. Dengan itu, kita bisa keluar dari jebakan pertumbuhan rendah,” tukasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.








