BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun 2026 Sentuh 5,3 Persen

AKURAT.CO Optimisme akan perekonomian Indonesia yang lebih baik di tahun 2026 kembali digaungkan, kali ini oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Perry mengatakan bahwa BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan ada di kisaran 4,7–5,5% YoY, dengan kecenderungan akan berada di level 5,3% YoY seiring penurunan suku bunga.

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari Bank Indonesia di level 5,1% YoY.

Jika dibandingkan dengan lembaga lain, proyeksi Bank Indonesia untuk 2026 lebih rendah dibandingkan target pemerintah pada RAPBN 2026 di level 5,4% YoY, tetapi lebih tinggi dibandingkan survei konsensus Bloomberg pada Agustus 2025 di 4,9% YoY dan proyeksi IMF pada Juli 2025 di 4,8% YoY.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan di kisaran 9–12 persen pada 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi 8–11 persen pada tahun ini," ujar Perry dikutip Minggu (7/9/2026).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2026 didasarkan pada arah kebijakan moneter maupun fiskal. Dari sisi kebijakan moneter, lanjut Perry, Bank Indonesia terus mencari ruang untuk memangkas suku bunga lebih lanjut mengingat inflasi yang rendah, rupiah yang stabil, dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Konsensus Bloomberg juga mengekspektasikan pemangkasan BI Rate sebesar 25 bps lagi ke level 4,75% hingga akhir 2025 dan pemangkasan lebih lanjut sebanyak 25 bps sepanjang 2026.

Sementara dari sisi kebijakan fiskal, berdasarkan RAPBN 2026, konsumsi dan investasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan konsumsi diproyeksikan tumbuh 5,2% YoY (versus outlook APBN 2025 4,7–5% YoY) dan investasi diperkirakan tumbuh 5,2% YoY (versus outlook APBN 2025 4,5–4,7% YoY).

Program prioritas pada RAPBN 2026 difokuskan untuk mendukung daya beli, yang mencakup program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta ketahanan pangan dan energi.

Untuk mendukung pembiayaan program pemerintah, Bank Indonesia telah meneken perjanjian burden sharing baru dengan pemerintah, meski belum ada rincian mengenai berapa lama skema ini akan berlangsung dan berapa banyak obligasi pemerintah yang akan ikut ditanggung oleh Bank Indonesia. Sementara itu, investasi diharapkan terdongkrak dengan kehadiran Danantara.

Untuk mendukung pembelanjaan, RAPBN 2026 menargetkan pendapatan negara meningkat 9,8% YoY, didukung oleh peningkatan penerimaan perpajakan 13% YoY. Seperti ditekankan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pertumbuhan penerimaan nanti bukan karena pemerintah memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026, melainkan mendorong perbaikan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, Stockbit Sekuritas melihat keberhasilan pemerintah untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi berpotensi menjadi faktor kunci kembalinya inflow investor asing ke IHSG secara signifikan.

"Sejak awal tahun ini, IHSG mencatatkan net foreign outflow atau aliran dana asing keluar sebesar Rp55 triliun rupiah per Kamis (4/9/2025)," tulis riset Stockbit Sekuritas.

Dukungan Fiskal Yang Seimbang

CEO dan Senior Country Officer J.P. Morgan Indonesia, Gioshia Ralie menilai RAPBN 2026 berhasil menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, pendanaan program strategis pemerintah, investasi jangka panjang, dan kebutuhan jangka pendek untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Pandangan optimistis pemerintah terhadap sektor perekonomian dan bisnis di Indonesia tercermin dalam perkiraan pertumbuhan PDB 2026 sebesar 5,4% (dibandingkan dengan 4,7-5% dalam outlook 2025) dan perkiraan pendapatan fiskal yang menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 9,8% (dibandingkan dengan 0,5% tahunan dalam outlook 2025).

"Pada saat yang sama, pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan fiskal yang cermat, karena defisit fiskal diperkirakan akan turun menjadi 2,48 persen dari PDB dibandingkan dengan 2,78 persen pada tahun 2025," ujar Gioshia.

Pidato Presiden Prabowo membahas ambisinya untuk memberantas korupsi, komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan optimalisasi biaya di lembaga pemerintah dan BUMN, serta pencapaian pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga akan melakukan percepatan beberapa program unggulan, di antaranya senilai total anggaran dan cadangan untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun (USD21 miliar atau 1,3% dari PDB, naik dari USD7,5-11 miliar pada tahun ini).

Kemudian Rp83tn (USD5 miliar) dialokasikan untuk program koperasi desa Merah Putih – dana tersebut akan disetorkan kepada bank-bank BUMN dan akan disalurkan dalam bentuk fasilitas kredit.

Lalu USD45 miliar/USD15 miliar dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, masing-masing meningkat 10% dan 16% secara tahunan (YoY).

"Potensi dukungan terhadap konsumsi masyarakat dengan peningkatan anggaran subsidi sebesar 11 persen, yang didorong terutama oleh kenaikan sekitar 17 persen dalam subsidi LPG dan listrik, sementara subsidi minyak bakar dan non-energi relatif stabil," ujar Gioshia.

Semester II-2025 Cerah

Menilik sisa tahun 2025, J.P. Morgan memperkirakan prospek yang lebih cerah pada paruh kedua 2025, seiring telah selesainya restrukturisasi atau efisiensi anggaran pada paruh pertama 2025 senilai USD20 miliar, dengan rencana tambahan pengeluaran pemerintah dan program stimulus yang siap diluncurkan.

"Paket stimulus senilai USD1,5 miliar (Rp24 triliun) yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada 2 Juni 2025 untuk mendongkrak ekonomi seharusnya disambut baik oleh investor. Subsidi tampaknya difokuskan kepada masyarakat umum, dengan anggaran yang sebagian besar dialokasikan untuk program-program seperti tambahan bantuan sosial dan subsidi upah," papar Gioshia.

Pertumbuhan pengeluaran fiskal year-on-year (YoY) untuk tahun berjalan (YTD) mencatat kenaikan untuk pertama kalinya pada Juni.

Pengeluaran semester satu 2025 hanya mencapai 40% dari Outlook Anggaran FY25 (versus rata-rata historis kontribusi 42% pada enam bulan pertama), yang mengindikasikan percepatan pengeluaran pada paruh kedua dan berpotensi menopang pertumbuhan.

"Diharapkan akan ada lebih banyak paket stimulus dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Sektor yang berpotensi diuntungkan dari stimulus ini termasuk barang konsumsi pokok, bahan baku, barang konsumsi diskresioner, dan properti. Diskon transportasi dapat meningkatkan permintaan perjalanan domestik, menciptakan risiko kenaikan bagi bisnis hotel," tukas Gioshia.