Banggar Restui RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi Tetap 5,4 Persen
Hefriday | 19 Agustus 2025, 22:48 WIB
AKURAT.CO Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pekan lalu.
Persetujuan ini menandai langkah penting menuju pengesahan RAPBN dalam Sidang Paripurna yang akan digelar dalam waktu dekat.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah memastikan seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap usulan asumsi makro dan postur anggaran yang dirancang dalam periode pertama pemerintahan Prabowo.
“Apakah hasil rapat kerja ini dapat disetujui dan dilanjutkan ke Paripurna pengambilan keputusan tingkat dua?” tanya Said saat rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
“Setuju," ujar seluruh anggota fraksi menjawab serentak.
Merespons dukungan penuh tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR. Namun, ia tetap mengingatkan adanya risiko besar dari dinamika global yang dapat memengaruhi realisasi target RAPBN 2026.
“Tensi geopolitik masih tinggi, mulai dari konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga disrupsi jalur perdagangan dunia di Laut Merah dan Terusan Suez,” ujar Sri Mulyani.
Dirinya juga menyoroti perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang belum mereda. “Amerika menaikkan tarif impor produk-produk China, termasuk kendaraan listrik, baterai, dan mineral kritis. Ini masih berlanjut dan memberi dampak ke perekonomian global,” jelasnya.
Dalam rancangan RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Angka inflasi dipatok di level 2,5%, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) diproyeksikan berada pada 6,9%.
Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Untuk indikator sosial, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada rentang 4,44%–4,96%, sementara angka kemiskinan ditetapkan 6,5%–7,5%. Rasio gini berada di level 0,377–0,380, dan Indeks Modal Manusia diproyeksikan mencapai 0,57.
Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, atau naik 9,8% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan menyumbang Rp2.692 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun (naik 13,5%) serta kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun (naik 7,7%).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp455 triliun, turun 4,7% dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi belanja, total belanja negara dipatok sebesar Rp3.786,5 triliun, naik 7,3%. Anggaran ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.136,5 triliun (naik 17,8%) dan transfer ke daerah Rp650 triliun, justru turun 24,8% dari tahun sebelumnya.
RAPBN 2026 juga mencatat defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun, dengan keseimbangan primer minus Rp39,4 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan pembiayaan anggaran yang besarnya sama, yaitu Rp638,8 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa meski defisit tetap terjaga, disiplin fiskal dan manajemen risiko akan terus dijalankan untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Ketua Banggar Said Abdullah menilai RAPBN 2026 ini harus mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga stabilitas domestik. “Fokus utama tetap pada keberlanjutan fiskal, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa RAPBN 2026 bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga bagian dari strategi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Kita perlu menjaga optimisme, tetapi tetap waspada menghadapi dinamika global yang tidak pasti,” katanya.
Dengan persetujuan Banggar, RAPBN 2026 kini tinggal menunggu pengesahan di Sidang di tingkat II atau Paripurna DPR.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
