Warisan Pemikiran Kwik Kian Gie, Penjaga Nalar Ekonomi yang Berdaulat

AKURAT.CO Indonesia kehilangan salah satu penjaga nalar kritis dalam diskursus ekonomi nasional. Ekonom senior dan tokoh publik Kwik Kian Gie wafat, meninggalkan warisan pemikiran yang menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi, peran intelektual independen, dan keberanian untuk berbeda pendapat demi kepentingan publik.

Kwik dikenal luas sejak era 1980-an sebagai ekonom vokal dengan latar belakang pendidikan kuat dari Nederlandse Economische Hogeschool di Rotterdam (kini Erasmus University). Di masa itu, belum banyak kaum intelektual ekonomi di Indonesia yang bersuara keras di ruang publik.

Namun Kwik tampil dengan pemikiran tajam, menyampaikan kritik lewat media massa dan menjadi rujukan publik yang kredibel.

“Kwik menjalankan peran check and balances secara tidak formal terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru,” ujar Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini.

Bahkan saat banyak ekonom lain justru masuk dalam lingkaran kekuasaan, Kwik memilih berada di luar, bersama sejumlah tokoh seperti Sjahrir, Rizal Ramli, dan Dorodjatun, yang tergabung dalam Kelompok Ekonomi 30.

"Kritiknya terhadap dominasi Mafia Berkeley dan ketergantungan pada utang luar negeri bukan sekadar opini, tapi dibangun atas dasar argumen akademik dan pengalaman panjang. Baginya, ketergantungan terhadap lembaga seperti IMF membuka potensi subordinasi politik terhadap kekuatan asing. Di tengah arus globalisasi yang kian kuat, sikap ini menjadi peringatan yang tetap relevan hingga kini," ucap Didik.

Saat menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era Presiden Abdurrahman Wahid, dan kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di masa Presiden Megawati, Kwik tetap membawa idealismenya tentang kemandirian ekonomi.

Dirinya juga dikenal keras mengkritik fenomena konglomerat hitam, yakni kelompok bisnis yang hidup dari lisensi negara namun memberi dampak negatif pada rakyat banyak.

Salah satu aspek penting dari warisan pemikiran Kwik adalah pandangannya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kwik menilai BUMN sebagai pilar ekonomi bangsa yang harus dijaga. Dalam konteks kekinian, pandangan ini menjadi relevan di tengah agenda strategis pemerintah, seperti hilirisasi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut keberhasilan lembaga seperti Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi.

“BUMN itu separuh ekonomi bangsa. Kalau itu gagal, maka strategis bangsa pun runtuh,” kata Didik, mengutip salah satu inti pandangan Kwik.

Warisan Kwik Kian Gie bukan hanya soal jabatan atau posisi, melainkan keberanian berpikir dan bersikap. Di tengah era yang sering membingungkan antara loyalitas politik dan nalar publik, kehadirannya menjadi pengingat bahwa suara independen dan berpihak pada rakyat masih amat diperlukan.