Bangkitkan Ekonomi, Prabowo Harus In Charge dengan 'Tangan Besi'

AKURAT.CO Saat ini, Indonesia berada di titik kritis di mana perlambatan ekonomi semakin nyata dan menuntut intervensi yang lebih tegas dari pemerintahan baru.

Melihat perkembangannya beberapa waktu ini dimana tren deflasi yang beruntun sejak Mei 2024 dan konsumsi rumah tangga yang terus terpuruk di bawah angka 5% selama tiga kuartal terakhir, serta begitu banyaknya permasalahan terutama di sektor ekonomi, dibutuhkan langkah drastis dan juga realistis.

Apalagi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkini menunjukkan bahwa kelas menengah yang seharusnya menjadi motor pendorong ekonomi, mengalami penurunan drastis yang turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024. Ini berarti lebih dari 10 juta jiwa keluar dari kategori kelas menengah dalam kurun waktu lima tahun.

Baca Juga: Prabowo Boleh Bertangan Besi Asal Jangan Otoriter

Penurunan daya beli ini mengakibatkan berbagai dampak, mulai dari masifnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya hingga rendahnya utilisasi pabrik-pabrik, terutama di industri tekstil dan manufaktur.

Oleh karena itu situasi tersebut menuntut adanya kepemimpinan yang lebih kuat, khususnya di sektor ekonomi. Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang akan memegang kendali pemerintahan, harus mengambil peran aktif dalam menyelamatkan situasi ini dengan kebijakan tegas dan berani, bahkan jika perlu, dengan 'tangan besi'

Hal tersebut pun diamini oleh Mantan Menteri Ekuin/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie yang meminta agar nantinya Prabowo Subianto 'bertangan besi' bila menjadi presiden. Hal itu terutama untuk mencegah berpindahnya BUMN ke tangan asing (privatisasi).

"Pokoknya kalau menjadi presiden, Pak Prabowo harus bertangan besi, karena mereka itu goblok semua," kata Kwik di Jakarta Selatan, Rabu, 18 Februari 2009 silam.

Mereka yang disebut goblok oleh Kwik adalah para anggota kabinet di era presiden Megawati Soekarnoputri. Hal itu terkait dengan penjualan Bank Central Asia (BCA) pasca disita oleh pemerintah, akibat tidak mampu mengembalikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tak hanya itu saja, stabilitas politik juga menjadi syarat mutlak bagi pemulihan ekonomi. Tanpa adanya fondasi politik yang kuat dan stabil, upaya pemulihan ekonomi akan terus terhambat oleh gejolak di dalam negeri.

Oleh karena itu, Prabowo harus memastikan bahwa seluruh sektor pemerintahan berjalan selaras dengan visi ekonomi yang ia usung. Pemerintahan yang stabil akan memungkinkan terciptanya iklim bisnis yang kondusif, menarik investasi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Untuk mencapai hal ini, Prabowo tidak hanya perlu mengambil peran sebagai pemimpin politik, tetapi juga mengorkestrasi kebijakan ekonomi dengan tegas dan terarah.

Saran konstruktif dalam menghadapi perlambatan ekonomi adalah dengan fokus pada pengembalian daya beli kelas menengah. Kelompok ini memainkan peran kunci dalam mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sayangnya, selama ini kelas menengah seolah terabaikan. Kebijakan ekonomi yang tidak memprioritaskan kelompok ini membuat mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan, memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Langkah konkret yang harus diambil Prabowo adalah memberikan perhatian khusus kepada kelas menengah. Kebijakan fiskal yang pro-kelas menengah, seperti insentif pajak dan subsidi untuk kebutuhan pokok, harus segera direalisasikan.

Pemerintah juga harus memperkuat program-program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang mayoritas dijalankan oleh kelas menengah. Pemulihan daya beli kelompok ini akan memberikan dampak langsung pada peningkatan konsumsi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Langkah berikutnya adalah memperkuat industri manufaktur. Sektor ini adalah tulang punggung dari ekonomi Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

Namun, belakangan ini sektor manufaktur, terutama di industri padat karya, mengalami penurunan produksi akibat berkurangnya permintaan. Hal ini terlihat dari menurunnya utilisasi pabrik-pabrik dan semakin banyaknya PHK yang terjadi.

Prabowo harus mendorong penguatan industri ini melalui insentif dan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing di pasar internasional.

Disiplin fiskal juga harus menjadi prioritas, dengan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan serta menghindari pemborosan. Tata kelola yang baik (good governance) juga menjadi syarat utama agar seluruh kebijakan ini bisa berjalan efektif.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas. Prabowo harus benar-benar in charge sebagai leader di sektor ekonomi. Dengan "tangan besi", Prabowo perlu memimpin langsung semua kebijakan ekonomi agar mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis lebih dalam.

Sekarang bukan saatnya untuk kebijakan yang setengah-setengah atau kepemimpinan yang hanya bersifat simbolis. Kebijakan yang diambil harus tegas, cepat, dan terarah, serta dipimpin langsung oleh seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab.

Dengan memimpin secara langsung di sektor ekonomi, Prabowo dapat memastikan bahwa semua kebijakan berjalan sesuai rencana dan tidak ada penyimpangan.

Fokus utama harus pada stabilitas politik, penguatan kelas menengah, dan pengembangan sektor manufaktur yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang kuat dari Prabowo sangat dibutuhkan untuk mengorkestrasi semua ini, guna membawa Indonesia keluar dari krisis dan kembali menuju jalur pertumbuhan ekonomi yang sehat.