Trump Ancam Tarif Sekunder, Negara Pembeli Minyak Rusia Bisa Terkena Imbas

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan ancaman baru dalam kebijakan luar negerinya terhadap Rusia, kali ini dengan menggulirkan rencana pemberlakuan tarif sekunder sebesar 100%.
Langkah tersebut ditujukan kepada negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia, termasuk India dan China.
Dikutip dari laman reuters, dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte di Gedung Putih, Trump menyebut tarif tersebut akan diberlakukan jika Moskow tidak menghentikan agresinya terhadap Ukraina dalam 50 hari ke depan.
Baca Juga: Bos PGN Beberkan Strategi Hadapi Tarif Trump dan Gejolak Geopolitik
Tarif sekunder, yang diistilahkan oleh Gedung Putih, merujuk pada kebijakan bea masuk terhadap mitra dagang negara yang dianggap musuh AS.
"Ini akan berdampak serius pada ekonomi Rusia. Negara-negara pembeli minyak Rusia harus memilih," kata Matt Whitaker, Duta Besar AS untuk NATO.
Dirinya menyebutkan bahwa ancaman tarif ini sejalan dengan rancangan undang-undang bipartisan di Kongres yang mengusulkan tarif hingga 500%.
Seperti yang diketahui, India dan China menjadi sorotan karena tetap menjadi pembeli utama minyak Rusia sejak sanksi Barat diberlakukan akibat invasi Ukraina.
Jika kebijakan ini diterapkan, hubungan perdagangan AS dengan kedua negara bisa terganggu dan memicu ketegangan baru di kawasan Indo-Pasifik.
Baca Juga: Bahlil: Impor Energi dari AS Batal Jika Negosiasi Tarif Trump Gagal
Meski tidak menjelaskan secara rinci mekanisme hukumnya, Trump menyebut bahwa "legislasi yang ada sudah cukup kuat" untuk mengimplementasikan tarif tersebut, sekalipun tanpa persetujuan Kongres.
Harga minyak langsung terkoreksi usai pernyataan Trump, dengan West Texas Intermediate turun lebih dari 2%. Langkah ini juga menjadi sinyal meningkatnya tekanan terhadap sekutu Rusia dan strategi diplomatik AS di kancah energi global.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










