Inflasi Global Kembali Mengancam, Mampukah Indonesia Bertahan di Tengah Guncangan Ekonomi Dunia?

AKURAT.CO Bank for International Settlements (BIS), lembaga yang kerap dijuluki sebagai bank sentralnya bank sentral, kembali mengingatkan dunia akan potensi ancaman inflasi global.

Dalam laporan tahunannya yang dirilis Minggu, 29 Juni 2025 lalu, BIS menyoroti risiko meningkatnya inflasi di Amerika Serikat sebagai dampak dari gejolak kebijakan perdagangan yang kembali mencuat di bawah pengaruh Donald Trump.

Isyarat ini bukan hanya sekadar alarm dini. Ini adalah peringatan keras bahwa dunia sedang berjalan di atas tali rapuh, di mana perubahan arah kebijakan satu negara besar seperti Amerika Serikat dapat mengguncang kestabilan harga, fiskal, dan bahkan integritas sistem keuangan global. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi badai ini?

Seperti yang diketahui, BIS dalam laporannya menyatakan bahwa dunia sebenarnya berada pada jalur yang cukup menjanjikan menuju soft landing, yakni proses meredakan tekanan inflasi tanpa menciptakan resesi yang dalam. Namun, harapan itu pupus ketika kebijakan proteksionisme kembali dijadikan senjata politik dan ekonomi oleh pemerintahan Trump.

Baca Juga: BIS: Dunia Hadapi Era Baru Ketidakpastian Ekonomi dan Inflasi Global

“Semua berjalan sesuai rencana. Kemudian datang periode volatilitas besar dengan ancaman tarif yang menyulitkan konvergensi inflasi menuju 2% di sejumlah negara,” kata Agustin Carstens, General Manager BIS sekaligus mantan Gubernur Bank Sentral Meksiko mengutip dari laman bloomberg.

Kebijakan tarif tinggi yang diperkenalkan kembali oleh Trump, bahkan dalam masa jeda 90 hari, dianggap memicu gelombang ketidakpastian. Tarif tersebut menyebabkan lonjakan harga barang impor, memperparah ketegangan dalam rantai pasok, dan secara langsung menambah tekanan terhadap harga konsumen di AS.

BIS mencatat bahwa ketidakpastian yang ditimbulkan kebijakan ini telah mencapai tingkat yang biasanya hanya terjadi saat krisis besar. Di tengah kondisi global yang masih rentan akibat efek pascapandemi, perekonomian kini dihadapkan pada potensi gangguan lanjutan.

The Fed dalam Tekanan, Risiko Menular Global

Laporan BIS juga menyoroti tekanan politik terhadap bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed). Presiden Trump, dalam berbagai pernyataannya, kembali mendesak agar The Fed menurunkan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan.

Namun Gubernur The Fed Jerome Powell tetap bertahan pada kebijakan suku bunga tinggi untuk menjinakkan inflasi yang membandel.

Baca Juga: BIS Peringatkan Risiko Inflasi AS Meningkat Akibat Kebijakan Trump

BIS memperingatkan bahwa tekanan semacam itu menciptakan risiko besar bagi kredibilitas kebijakan moneter. Ketika bank sentral berada dalam posisi dilema antara menjaga stabilitas harga dan menghindari perlambatan ekonomi, keputusan yang diambil bisa menciptakan implikasi global.

“Ini adalah situasi yang biasanya paling sulit dihadapi bank sentral,” ujar Carstens.

Karena pasar keuangan dunia semakin terintegrasi, kebijakan suku bunga AS dan dinamika inflasi di sana akan dengan cepat menjalar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Ketika suku bunga AS tetap tinggi, capital outflow dari negara berkembang berisiko meningkat. Ini memperlemah nilai tukar dan menambah tekanan pada inflasi impor di banyak negara, termasuk Indonesia.

BIS mengangkat satu isu penting lainnya, yakni ekspektasi inflasi masyarakat pasca-pandemi. Masyarakat di banyak negara kini jauh lebih sensitif terhadap perubahan harga. Sekali harga naik karena alasan apa pun baik itu cuaca ekstrem, konflik, atau tarif kekhawatiran akan inflasi jangka panjang langsung muncul.

“Sekali digigit, dua kali waspada,” ucap Penasihat Ekonomi BIS, Hyun Song Shin.

Sensitivitas ini membuat setiap lonjakan harga bisa memicu tuntutan kenaikan upah dan berujung pada spiral harga-upah yang sulit dikendalikan.

Di saat bersamaan, negara-negara di dunia menghadapi beban utang yang semakin berat. Dalam laporan yang sama, BIS menyebutkan bahwa di antara negara anggota OECD, pembayaran bunga utang telah mencapai 4% dari PDB, dan angka ini diperkirakan terus naik.

Baca Juga: Minyak, Inflasi, dan Trump: Ketika Kepentingan Geopolitik Menyeret Amerika ke Jurang Ekonomi Sendiri

Kombinasi antara ekspektasi inflasi tinggi dan beban utang yang meningkat ini sangat rentan menciptakan guncangan di pasar obligasi. Jika investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara membayar utang, imbal hasil surat utang naik, dan itu akan semakin menambah beban fiskal.

Indonesia di Tengah Pusaran, Ketahanan yang Diuji

Meskipun kondisi Indonesia saat ini masih terjaga dalam batas aman, tantangan besar membayangi. Inflasi per Mei 2025 tercatat sebesar 2,84% secara tahunan, masih dalam sasaran Bank Indonesia. Namun tekanan inflasi dari sisi harga pangan, energi, dan transportasi mulai meningkat.

Jika inflasi AS meningkat dan diikuti kenaikan suku bunga global, Bank Indonesia akan dihadapkan pada dilema serupa dengan The Fed.

Menahan suku bunga di tengah tekanan global dapat melemahkan rupiah dan menambah tekanan inflasi. Namun menaikkan suku bunga terlalu cepat bisa menahan laju pemulihan ekonomi dan konsumsi rumah tangga.

Di sisi fiskal, rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih relatif terkendali, berada di kisaran 38,5%. Namun total utang yang mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun tetap menempatkan Indonesia dalam posisi waspada, terlebih ketika suku bunga global naik. Biaya pembayaran bunga akan menyita ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan.

Baca Juga: Harga Bahan Baku Meroket, Inflasi Pabrik AS Sentuh Rekor Sejak 2022

Apa yang direkomendasikan BIS bukan sekadar menjaga inflasi lewat kebijakan moneter. Dunia, termasuk Indonesia, menurut lembaga ini, membutuhkan kebijakan publik yang kredibel secara menyeluruh.

“Kredibilitas dalam pengelolaan ekonomi tidak hanya bergantung pada bank sentral. Masyarakat harus yakin bahwa para pembuat kebijakan dan pejabat terpilih bertindak untuk tujuan yang sah dan melakukannya secara efektif,” tegas Carstens.

BIS menyarankan sejumlah langkah konkret yakni melonggarkan pasar tenaga kerja, menghapus hambatan perdagangan, mengurangi birokrasi, meningkatkan investasi publik, serta memperbaiki kondisi fiskal. Indonesia sudah berada di jalur ini, namun implementasinya masih belum merata dan kerap tersandung persoalan politik serta birokrasi yang kompleks.

Koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga akan menjadi kunci. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, keselarasan kebijakan fiskal dan moneter menjadi mutlak. Pemerintah harus memberikan sinyal yang tegas dan konsisten kepada pasar bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan global.

Meskipun begitu laporan BIS bukan sekadar catatan tahunan biasa. Ini adalah gambaran nyata bahwa dunia sedang berada di persimpangan jalan. Ketika negara besar seperti Amerika Serikat melangkah dalam arah yang tidak menentu, efek dominonya bisa menghantam negara berkembang dengan sangat cepat dan kuat.

Indonesia, meski belum terdampak langsung, harus memperkuat fondasi ekonomi domestik. Ketahanan terhadap inflasi global harus dibangun tidak hanya lewat stabilitas harga, tetapi juga dengan memperkuat kepercayaan publik, efisiensi birokrasi, serta kejelasan arah pembangunan ekonomi.