Minyak, Inflasi, dan Trump: Ketika Kepentingan Geopolitik Menyeret Amerika ke Jurang Ekonomi Sendiri

AKURAT.CO Pertengahan tahun 2025, dunia kembali menyaksikan babak baru ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Di bawah arahan Presiden AS Donald Trump, yang kembali menjadi aktor utama dalam kebijakan luar negeri Partai Republik, AS kembali memainkan kartu agresifnya di Timur Tengah.

Iran, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi titik panas konflik global, merespons dengan retorika tajam, sementara pasar minyak global mulai bereaksi. Harga minyak mentah naik dalam hitungan hari, mencerminkan kekhawatiran lama yang berulang, sebab setiap kali Timur Tengah diguncang, dunia harus bersiap menghadapi inflasi yang menyusul.

Nah menariknya, ini bukanlah kejutan bagi siapapun yang mengikuti geopolitik energi. Justru yang mengejutkan adalah kenekatan Trump sendiri. Sebagai pemimpin yang sering dianggap berpikir taktis alih-alih strategis, Trump tampak mengabaikan fakta historis bahwa intervensi di Timur Tengah hampir selalu berimbas pada lonjakan harga minyak dan tekanan inflasi domestik.

Meski demikian, dirinya tetap melangkah maju, menandai babak baru yang pelik bagi perekonomian Amerika dan arah kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Baca Juga: Perang Iran-Israel: Jenderal Militer Tertinggi Iran Bersumpah Teruskan Perangi Israel Sampai Netanyahu Tak Berdaya

 

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah lama menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga minyak dunia. Sejarah mencatat, krisis minyak bukan hanya soal pasokan energi, melainkan juga pemantik bagi gelombang inflasi global.

Misalnya pada tahun 1973 silam, embargo minyak oleh negara-negara Arab (OPEC) terhadap negara-negara pendukung Israel dalam Perang Yom Kippur menyebabkan harga minyak melonjak lebih dari empat kali lipat, dari USD3 menjadi USD12 per barel.

Amerika Serikat mengalami krisis energi parah yang berdampak langsung pada naiknya harga-harga barang dan memicu stagflasi sebuah kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah.

Kemudian, pada 1979, Revolusi Iran kembali mengguncang pasar minyak dunia. Pasokan dari Iran menyusut drastis, mendorong harga minyak hingga mendekati USD40 per barel. Lagi-lagi, Amerika harus menghadapi lonjakan inflasi dan tekanan ekonomi.

Baca Juga: Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Guncang Pasar Asia, Rupiah dan Bursa Saham Tertekan

Dua dekade berikutnya, pada 1990, invasi Irak ke Kuwait memicu Perang Teluk yang mengganggu pasokan minyak Teluk Persia. Dalam waktu singkat, harga minyak meroket dari USD17 menjadi USD46 per barel, mengganggu kestabilan ekonomi global dan memperparah resesi awal 1990-an di Amerika Serikat.

Dari ketiga momen historis tersebut, satu kesimpulan dapat diambil, krisis politik di Timur Tengah tidak pernah menjadi peristiwa yang 'netral' bagi perekonomian AS. Setiap intervensi, baik langsung maupun tidak langsung, membawa konsekuensi yang nyata terhadap harga minyak, inflasi, dan kestabilan fiskal negara.

Trump dan Doktrin “Mad Man”

Istilah “mad man theory” bukanlah istilah baru dalam politik luar negeri Amerika. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Richard Nixon sebagai strategi untuk membuat lawan-lawan Amerika percaya bahwa Presiden AS cukup tidak stabil untuk melakukan tindakan ekstrem jika diprovokasi. Tujuannya? tentu saja untuk menciptakan ketakutan dan mencegah konfrontasi lebih lanjut.

Donald Trump, dalam banyak hal, mengadopsi pendekatan ini, namun dengan gaya yang lebih teatrikal dan kurang konsisten.

Sejak masa jabatannya tahun 2017–2021, Trump sudah dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko tinggi dalam diplomasi menekan Korea Utara, keluar dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA), hingga secara terbuka mendukung Israel dalam berbagai konflik di kawasan.

Kini, dominasi suara Partai Republik yang menguat, Trump kembali tampil dominan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Langkahnya yang mendukung serangan terhadap situs-situs strategis Iran kembali memicu ketegangan di Selat Hormuz menjadi jalur pengiriman minyak paling strategis di dunia yang menyalurkan hampir 20% kebutuhan energi global.

Harga Minyak Melambung, Data EIA Bicara

Mengutip dari laman resmi United States Energy Information Administration (EIA) per Juni 2025, harga rata-rata minyak mentah Brent telah naik menjadi USD78,73 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) menyentuh USD75,72 per barel.

Kenaikan tersebut mencerminkan peningkatan tajam sebesar hampir 15% dibandingkan bulan sebelumnya, saat harga masih bertahan di kisaran USD66–68 per barel.

Baca Juga: Siapa Pemilik Selat Hormuz, Jalur Energi Dunia yang Jadi Titik Panas Geopolitik

Kenaikan harga ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa ketegangan di Teluk Persia akan mengganggu pasokan minyak global.

Investor global mulai menyesuaikan ekspektasi inflasi, sementara negara-negara importir minyak seperti India dan China mulai mencari alternatif pasokan yang lebih stabil.

Bagi Amerika Serikat, lonjakan harga minyak ini membawa risiko ganda. Di satu sisi, AS memang telah menjadi eksportir energi sejak revolusi shale oil.

Namun di sisi lain, harga bahan bakar domestik yang tinggi berdampak langsung pada biaya produksi dan konsumsi rumah tangga, yang secara agregat mendorong laju inflasi nasional.

The Fed Semakin Dilema, Inflasi vs Suku Bunga

Kenaikan harga minyak menempatkan Federal Reserve dalam posisi dilematis. Di tengah tekanan publik dan pelaku pasar yang berharap pada penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, The Fed justru menghadapi tekanan dari sisi inflasi energi.

Baca Juga: IHSG Turun 3,61%, Asing Kabur Rp4,6 T, Investor Diminta Waspada Geopolitik

Dalam beberapa bulan terakhir, inflasi inti memang menunjukkan tren menurun, namun ekspektasi inflasi kembali naik seiring lonjakan harga minyak.

Namun apabila harga minyak terus merambat naik, The Fed bisa dipaksa mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga acuan untuk menahan inflasi.

Ironisnya, langkah-langkah kebijakan luar negeri yang didorong Trump justru mempersulit kerja The Fed dalam menjaga stabilitas harga.

"Kami berada dalam situasi di mana keputusan geopolitik memengaruhi alat kebijakan moneter kami, dan itu bukan posisi ideal bagi bank sentral mana pun," ucap Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank of Chicago, Austan Goolsbee.

Sedangkan bagi masyarakat Amerika, dampak dari kebijakan luar negeri yang agresif akan terasa dalam bentuk yang sangat konkret, diantaranya harga bensin di SPBU. Jika harga minyak mentah terus naik, harga bensin nasional bisa menembus USD5 per galon angka psikologis yang sensitif secara politik dan sosial.

Kenaikan harga energi juga akan mendorong biaya transportasi, logistik, dan bahan pokok lainnya. Konsumen akan menghadapi harga yang lebih tinggi untuk produk sehari-hari, dari bahan makanan hingga layanan transportasi umum.

“Bagi kami, setiap krisis luar negeri selalu berujung pada kantong yang makin tipis,” ujar Melissa, seorang ibu tunggal di New Jersey dikutip dari laman reuters. “Saya tidak peduli siapa yang menyerang siapa. Kalau bensin naik, hidup kami jadi makin sulit.”

Mengapa Trump Tetap Nekat?

Pertanyaan utama yang muncul adalah, mengapa Trump memilih jalan ini? Apakah dia tidak mempelajari sejarah yang sudah terjadi?

Jawaban atas pertanyaan ini barangkali terletak pada karakteristik populisme Trump itu sendiri. Ia tidak semata-mata mengejar stabilitas ekonomi, melainkan mencari momentum politik.

Ketegangan luar negeri bisa menjadi alat pengalihan isu domestik, sekaligus memperkuat dukungan dari basis pemilih yang mengutamakan nasionalisme dan kekuatan militer.

Selain itu, pendekatan keras terhadap Iran dan negara-negara Islam dianggap mampu mengonsolidasikan suara konservatif menjelang pemilu di masa mendatang. Namun yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas kawasan, melainkan juga daya beli masyarakat Amerika dan efektivitas kebijakan moneter. 

Sejarah telah memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana intervensi di Timur Tengah berimbas pada ekonomi domestik Amerika. Namun pelajaran itu tampaknya tidak menjadi bahan pertimbangan utama dalam politik praktis, terutama di bawah kepemimpinan seperti Trump.

Kebijakan luar negeri yang impulsif bisa menciptakan efek domino, ketegangan regional - lonjakan harga minyak - inflasi - suku bunga tinggi hingga kepada perlambatan ekonomi.

Namun sayangnya, dalam skenario ini, rakyat biasa yang akan paling terdampak. Oleh sebab itu mau tidak mau, suka atau tidak suka kini bola panas berada di tangan The Fed.

Apakah mereka akan mempertahankan stabilitas harga meski dengan risiko perlambatan ekonomi? Atau akankah mereka memberi ruang pada pertumbuhan meski inflasi membayangi?

Dan di balik semua itu, satu hal yang menjadi jelas, minyak bukan hanya sebagai komoditas energi. Ia adalah alat geopolitik, pengungkit kekuasaan, dan apabila jatuh ke tangan yang salah akan menjadi pemantik krisis yang mampu menyapu dunia.