Terlalu Bergantung ke APBD, Perekonomian Daerah Stagnasi Saat Pemangkasan Anggaran

Dari sisi lain, Kadin juga mendorong transformasi sistem bantuan sosial menjadi insentif kewirausahaan sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat daya saing nasional.

 

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menegaskan bahwa ketergantungan daerah terhadap belanja pemerintah melalui APBD masih sangat tinggi, terutama di wilayah yang tidak memiliki basis industri atau pertambangan yang kuat. 

 

Hal ini menyebabkan banyak daerah mengalami stagnasi ekonomi saat terjadi pemangkasan anggaran belanja.

 

“Ketika belanja pemerintah dikurangi, daerah yang basis ekonominya bergantung pada APBD seperti di Jawa dan beberapa daerah non-tambang langsung terdampak. Sementara yang berbasis pertambangan justru mencatat pertumbuhan lebih tinggi,” ujar Aviliani dalam forum Kadin: Global & Economic Outlook Q1-2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025). 

 

 

Dirinya menambahkan bahwa belum adanya kejelasan arah dari pengalihan anggaran turut menjadi faktor ketidakpastian bagi dunia usaha. Tanpa kepastian alokasi dan tujuan yang jelas, pelaku usaha kesulitan merasakan efek pengganda dari stimulus fiskal.

 

Tak hanya itu, hambatan dari sisi regulasi juga disebut menjadi penghalang utama. Menurut Aviliani, banyak aturan yang sudah dibicarakan di tingkat pusat namun belum kunjung diterapkan, sehingga menunda proses pengambilan keputusan bisnis. 

 

“Kita butuh kepastian. Kalau regulasi tidak segera dikeluarkan, pengusaha bingung untuk ekspansi atau menahan diri,” jelasnya.

 

Sebagai solusi konkret, Kadin mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) antara pemerintah dan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Satgas ini diharapkan bisa menjembatani aspirasi pengusaha dan merespons cepat kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan.

 

Dari sisi lain, Kadin Indonesia juga mengangkat pentingnya mengubah pendekatan dari bantuan sosial ke arah pemberdayaan masyarakat melalui insentif kewirausahaan.

 

Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Widjaja Kamdani menyebut insentif berbasis produktivitas dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing SDM.

 

“Daripada sekadar memberi umpan, kita harus memberi kail. Dengan insentif produktif, masyarakat akan lebih mandiri dan mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan,” ujar Shinta. 

 

Shinta juga menekankan pentingnya target nasional kewirausahaan sebesar 10-12% dari populasi sebagai indikator kemajuan bangsa, yang saat ini baru tercapai 3,47%.

 

Shinta menyoroti rendahnya efisiensi investasi di Indonesia yang tercermin dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih di atas 6%.

 

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata ASEAN yang hanya sekitar 3-4%, menandakan bahwa investasi di Tanah Air masih belum optimal dalam mendorong pertumbuhan output.

 

Lebih lanjut, Kadin juga mengimbau agar kebijakan perdagangan nasional dapat ditinjau ulang secara hati-hati. Menurut Shinta, lebih dari 70% impor Indonesia merupakan bahan baku dan barang modal. 

 

Oleh karena itu, pembatasan tanpa kajian mendalam dapat menimbulkan efek domino, mulai dari inflasi, ketidakefisienan produksi, hingga distorsi pasar.

 

“Kita perlu kebijakan perdagangan yang tidak justru menjadi bumerang. Ketika pasokan bahan baku terganggu, produsen lokal ikut terdampak, dan ini akhirnya berdampak pada konsumen,” jelas Shinta.

 

Kadin turut mendorong pendekatan berbasis data dan kajian dampak regulasi atau regulatory impact assessment dalam pembuatan kebijakan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif dan merata, serta memperkecil risiko yang tidak diantisipasi.

 

“Konsentrasi kekuasaan dan minimnya inovasi adalah jalan menuju jebakan negara gagal. Kita ingin Indonesia Incorporated, di mana semua pihak yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga bekerja dalam satu tujuan bersama yaitu kemajuan dan kesejahteraan nasional,” tukas Shinta.