Belanja Pemerintah Melambat 5 Persen pada April 2025, Dampak Pemadanan Data Bansos?
Hefriday | 23 Mei 2025, 19:28 WIB
AKURAT.CO Pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp546,8 triliun, atau setara dengan 20,2% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Realisasi tersebut turun 5,1% secara tahunan, salah satunya karena tidak adanya pemilu seperti pada Februari 2024 dan perlambatan belanja bansos (bantuan sosial) usai adanya pemadanan data.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa meski belanja pemerintah melambat, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tetap berjalan sesuai rencana.
“Belanja K/L sudah terealisasi sebesar Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari pagu APBN. Ini mencakup belanja pegawai, barang, bantuan sosial, hingga belanja modal,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (23/5/2025).
Salah satu penyebab perlambatan pada belanja sosial adalah proses pemadanan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Validasi ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Perlambatan realisasu bansos nampak misalnya pada program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.
"Jumlah penerima tidak berubah signifikan, namun kita memastikan data akurat agar subsidi benar-benar menjangkau yang membutuhkan," ujar Suahasil.
Belanja pegawai telah mencapai Rp102 triliun, atau 33,3% dari anggaran, menunjukkan tren on track.
Peningkatan 6% dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh transisi kelembagaan, peningkatan tunjangan, dan tambahan tenaga pendidik non-PNS.
Jumlah guru penerima honor naik signifikan dari 120 ribu pada April 2024 menjadi 301 ribu pada April 2025.
Sementara itu, belanja modal menunjukkan akselerasi dengan realisasi Rp36,6 triliun, meningkat tajam dari Rp25,9 triliun di bulan Maret.
“Ini mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, bangunan pendidikan, serta peralatan dan alutsista,” jelas Suahasil.
Belanja non-K/L, terutama pembayaran pensiun dan subsidi, terealisasi Rp293,1 triliun atau 19% dari APBN. Pembayaran manfaat pensiun telah mencapai Rp70,8 triliun dan dilakukan tepat waktu.
Jumlah pensiunan yang menerima manfaat juga meningkat sebesar 55 ribu orang dibanding tahun lalu.
Untuk subsidi, BBM bersubsidi tercatat digunakan sebanyak 4,349 juta kiloliter (naik 1,6%), LPG 3 kilogram naik 3,8%, dan listrik bersubsidi naik 4,2% dengan total 42 juta pelanggan.
Subsidi pupuk juga menunjukkan kinerja positif dengan penyaluran mencapai 2,3 juta ton, tumbuh 33,4% secara tahunan.
Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), telah menjangkau 3.977.514 penerima manfaat per 21 Mei 2025.
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk program ini yang mencakup anak sekolah dan ibu hamil.
Pelaksanaan dilakukan oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
“Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi lokal melalui dapur umum,” kata Suahasil.
Melihat capaian belanja di empat bulan pertama 2025, pemerintah optimis tren positif akan berlanjut hingga akhir tahun.
Validasi data yang kini tengah dilakukan diharapkan mempercepat penyaluran bantuan sosial pada Mei dan Juni, sementara percepatan proyek infrastruktur akan terus didorong demi mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Realisasi belanja yang terukur dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan fiskal kita di tahun ini,” tukas Suahasil.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
