RUU Pajak Trump Lolos Komite DPR AS, Sengketa SALT Jadi Batu Sandungan

Demi Ermansyah | 15 Mei 2025, 19:05 WIB

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengusulkan pemangkasan pajak besar-besaran senilai triliunan dolar, sebuah langkah yang dianggap sebagai kunci untuk memenangkan kembali hati pemilih kelas menengah menjelang pemilu.

Namun, langkah ini memicu perdebatan sengit karena berpotensi menambah utang nasional hingga USD3,8 triliun selama beberapa dekade ke depan.

Dikutip dari laman bloomberg, RUU pemotongan pajak ini disetujui oleh Komite Anggaran dan Sarana DPR melalui pemungutan suara di sepanjang garis partai. Jika berhasil melewati prosedur legislatif, undang-undang ini akan mempermanenkan sejumlah tarif pajak rendah yang sebelumnya diterapkan pada era Trump tahun 2017.

Paket kebijakan ini menjanjikan penurunan tarif pajak untuk rumah tangga, usaha kecil, dan perusahaan. Beberapa insentif spesifik mencakup penghapusan pajak atas tip dan lembur, serta kredit pajak anak yang ditingkatkan menjadi USD2.500 dari sebelumnya USD2.000.

Namun, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa manfaat jangka pendek tersebut dapat mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang. Komite Gabungan Perpajakan memperkirakan kebijakan ini akan menciptakan defisit tambahan sebesar USD3,8 triliun dalam sepuluh tahun.

“RUU ini lebih menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar, sementara menambah beban utang generasi mendatang,” kritik Richard Neal, anggota DPR dari Partai Demokrat.

Kendati Partai Republik berargumen bahwa pemotongan pajak akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk mengimbangi defisit, sebagian besar analis fiskal tetap skeptis terhadap proyeksi tersebut.

Pemerintahan Trump juga mengusulkan penghapusan sejumlah insentif pajak energi terbarukan yang diperkenalkan era Presiden Biden. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Trump ingin mengubah arah kebijakan fiskal dan energi AS jika kembali ke Gedung Putih.

Diketahui, RUU dijadwalkan untuk pemungutan suara di DPR minggu depan, dengan target disahkan sebelum 4 Juli. Namun, perdebatan tentang pengurangan pajak lokal dan negara bagian (SALT) serta penyeimbangan anggaran masih menjadi batu sandungan utama.