Dalam acara Rakortekrenbang 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rachmat menegaskan bahwa sasaran pembangunan RKP 2026 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai indikator ekonomi dan sosial.
“Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya secara virtual, di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Selain pertumbuhan ekonomi, RKP 2026 juga menargetkan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 5.870 dolar AS, penurunan emisi gas rumah kaca hingga 37,14%, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,67%, serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5–7,5%.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan rasio gini antara 0,377 hingga 0,380 sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Kawasan Barat Indonesia (KBI) ditargetkan tumbuh sebesar 6,1%, sedangkan Kawasan Timur Indonesia diproyeksikan mencapai 7,1%.
Dengan demikian, kesenjangan antarwilayah diharapkan dapat ditekan guna menciptakan pembangunan yang lebih merata.
"Target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia mengingatkan bahwa pada dekade 1970-an hingga 1990-an, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan mendekati 8 persen," tegas Rachmat.
Oleh karena itu, target jangka panjang menuju pertumbuhan 8% pada 2029 masih realistis untuk dicapai.
Saat ini, Bappenas sedang menyusun RKP 2026 dengan mengacu pada arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Fokus utama dalam kebijakan tersebut adalah pemanfaatan anggaran yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, serta memperkuat sektor swasembada pangan dan energi.
Dalam aspek swasembada pangan dan energi, pemerintah merancang berbagai program strategis, seperti pembangunan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan dan energi nasional yang lebih mandiri.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta pengentasan kemiskinan melalui pembangunan tiga juta rumah dan digitalisasi program bantuan sosial.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.
Tema besar RKP 2026 dirumuskan dengan tajuk "Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif."
Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah akan menggenjot industrialisasi berbasis hilirisasi ekspor, mengoptimalkan program padat karya, serta meningkatkan investasi produktif baik dari dalam negeri maupun investasi asing langsung (FDI).
Sebagai langkah pendukung, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Stabilitas makroekonomi juga menjadi faktor utama yang akan terus dijaga demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.
