DEN Tak Dilibatkan dalam Perumusan Efisiensi APBN 2025
Camelia Rosa | 11 Februari 2025, 16:49 WIB

AKURAT.CO Presiden RI Prabowo Subianto ternyata tidak melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan dalam penetapan efisiensi anggaran belanja pemerintahan dari APBN 2025.
"Engga sih, engga (dilibatkan)," jelas Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu ketika ditemui dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Bahkan, Mari Elka mengaku Kepala Negara belum meminta pendapat dari pihaknya walaupun sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah mencapai Rp306,69 triliun.
"Belum, kita belum. Kita menunggu dulu karena kelihatannya ini masih bergerak. Jadi mungkin nanti pada saatnya tentu kita akan melakukan pendalaman dan analisis," terangnya.
Namun demikian, Mari Elka mengaku tidak mempermasalahkan efisiensi anggaran ditengah keterbatasan ruang gerak fiskal. Apalagi hal ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, namun juga beberapa negara lainnya seperti Vietnam, China hingga Amerika.
"Saya rasa yang penting sih ide untuk efisiensi sah-sah saja dan penting untuk kita di dalam keadaan ruang gerak fiskal yang terbatas dan bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi," urainya.
"Vietnam melakukan, China melakukan, Amerika melakukan efisiensi, negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia," lanjutnya.
Menurut Mari Elka, hal ini memang perlu dilakukan untuk menjaga ruang fiskal serta mendorong pengeluaran yang lebih optimal. Kemudian hal-hal yang berdampak ke masyarakat dan pertumbuhan juga harus dijaga.
"Bagaimana peran dari stimulus, menjaga masyarakat di lapisan bawah atau yang rentan. Ini semua harus menjadi bagian, jadi jangan hanya melihat efisiensinya, tapi juga belanja-belanja yang lebih efektif," urainya.
Kemudian ketika disinggug mengenai saran ke Kepala Negara, Mari Elka menekankan agar kebijakan efisiensi anggaran ini masih harus dibahas lagi.
"Ini kan baru di awal suatu pengumuman, kita kasih waktu supaya kebijakan ini bisa dijalankan sesuai dengan keinginannya untuk efisiensi plus meningkatkan efektivitas belanja," tukasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










