DHE SDA Diwajibkan Parkir di Dalam Negeri Selama Setahun

 

Aturan ini berubah dari kebijakan DHE sebelumnya dimana para eksportir diwajibkan hanya menempatkan minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal 3 bulan.

 

Diungkapkan Airlangga, langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global. 

 

Ia menuturkan, upaya ini juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

 

 

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengedepankan kepentingan nasional.

 

"DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan," jelasnya, Selasa (21/1/2025).

 

Airlangga menambahkan, aturan baru DHE SDA ini juga merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

 

Ia menerangkan, Pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholder. Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. 

 

Katanya, dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru ini maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

 

Ssbagai informasi, kebijakan Pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil.

 

Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. Ekspor dengan nilai di bawah USD250 ribu per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE. 

 

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional.