Keleidoskop Makroekonomi 2024: Subsidi KRL Berbasis NIK, Solutif Atau Kontraporduktif?
AKURAT.CO Tahun 2024 menjadi tahun penuh dinamika bagi transportasi umum di Indonesia, khususnya terkait kebijakan subsidi Kereta Rel Listrik (KRL).
Kebijakan ini cukup menyita perhatian publik, tidak hanya karena menyangkut hajat hidup banyak orang, tetapi juga karena munculnya wacana pendekatannya yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Isu ini bergulir bak bola salju, memantik diskusi dari meja pemerintah hingga warung kopi.
Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang beredar pada Agustus 2024 lalu, disebutkan pemerintah akan mulai memberlakukan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Juga: Komisi V: Subsidi KRL Berbasis NIK Rawan Salah Sasaran
Usut punya usut program subsidi KRL berbasis NIK digagas sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran. Sebelumnya, subsidi KRL diberikan secara umum tanpa membedakan latar belakang ekonomi pengguna.
Namun, apakah nantinya sosialisasi tersebut akan berjalan mulus? Hal ini menjadi pertanyaan besar saat ini. Sebab, saat ini banyak pengguna KRL yang mengeluhkan minimnya informasi di lapangan. Antrean panjang di loket pendaftaran menjadi pemandangan umum selama beberapa bulan pertama. Bahkan, sejumlah pengguna mengaku kesulitan mengakses aplikasi MyCommuter karena kendala teknis.
Respons Publik dan Polemik yang Muncul
Belum lagi Implementasi subsidi berbasis NIK juga menghadapi berbagai tantangan teknis. Salah satu yang paling mencolok adalah sinkronisasi data antara Kementerian Perhubungan dan PT KCI. Pada awal penerapan, banyak pengguna yang mengalami gagal verifikasi meskipun NIK mereka valid. Hal ini menyebabkan kebingungan dan frustasi di kalangan penumpang.
Selain itu, sistem tiket elektronik yang terintegrasi dengan NIK sempat mengalami gangguan. Pada jam-jam sibuk, mesin tiket di beberapa stasiun tidak bisa membaca data penumpang, sehingga menyebabkan penumpukan antrean. Masalah ini baru teratasi setelah pemerintah memperbarui sistem pada pertengahan tahun.
Dampaknya ke Pengguna KRL
Dari sisi pengguna, kebijakan ini memberikan dampak yang beragam. Bagi kelompok penerima subsidi, tarif KRL yang lebih terjangkau tentu menjadi kabar baik. Namun, bagi mereka yang tidak lagi menerima subsidi, kebijakan ini menambah beban biaya transportasi.
Tahun 2024 mengajarkan banyak hal tentang pentingnya perencanaan dan komunikasi dalam kebijakan publik. Subsidi KRL berbasis NIK, meskipun penuh tantangan, tetap menjadi langkah penting menuju pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Ke depan, harapannya pemerintah dapat meningkatkan akurasi data penerima subsidi, memperbaiki sistem teknis, dan memperluas sosialisasi. Dengan demikian, manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.
Di penghujung tahun, kita patut merenungkan, apakah subsidi berbasis NIK ini benar-benar solusi atau justru menjadi tantangan baru yang perlu dipecahkan? Tahun 2025 mungkin akan menjadi jawabannya, tetapi yang jelas, keberanian untuk berinovasi seperti ini adalah langkah yang layak diapresiasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
