Strong Leadership dan Kebijakan Fiskal Tegas
Demi Ermansyah | 12 Oktober 2024, 22:22 WIB
AKURAT.CO Kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan datang menghadirkan harapan baru sekaligus tantangan besar, khususnya di sektor kebijakan fiskal dan moneter. Sebagai calon pemimpin yang kerap diasosiasikan dengan gaya kepemimpinan tegas, muncul pertanyaan yang sangat penting.
Apakah Prabowo perlu mengambil sikap bertangan besi dalam menangani sektor ini? Ataukah sikap yang lebih moderat dan fleksibel lebih tepat di era ketidakpastian ekonomi global saat ini?
Seperti yang diketahui bersama Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi. Utang luar negeri, defisit anggaran, ketergantungan pada impor, serta dinamika global seperti ketegangan geopolitik dan perubahan iklim menjadi isu yang perlu segera ditangani.
Haruskah Bertangan Besi?
Ada pendapat bahwa Prabowo mungkin perlu mengambil pendekatan "bertangan besi" dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Beberapa ahli berpendapat bahwa kondisi ekonomi yang sedang rapuh memerlukan kepemimpinan yang tegas, terutama dalam hal pengendalian inflasi dan defisit anggaran.
Ekonom Senior, Almarhum Faisal Basri pernah berkata bahwa kebijakan moneter yang terlalu longgar berisiko memperburuk inflasi. "Jika Prabowo ingin menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia harus bertindak lebih tegas dalam menaikkan suku bunga jika inflasi kembali meningkat," katanya.
Faisal menambahkan bahwa kebijakan moneter yang proaktif dan agresif, seperti kenaikan suku bunga, mungkin diperlukan jika harga komoditas global melonjak dan inflasi domestik tak terkendali.
Menurut Faisal, ketika berbicara mengenai 'tangan besi' dalam memimpin sektor ekonomi, interpretasinya bisa beragam, istilah tersebut meskipun menyiratkan ketegasan, juga mengandung risiko salah tafsir sebagai otoriter, yang justru bisa berbahaya jika diterapkan tanpa batasan yang jelas.
"Seorang presiden, khususnya di sektor ekonomi, harus mampu membedakan antara ketegasan yang diperlukan dan kekakuan otoriter yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Sebab kepemimpinan yang kuat di sektor ekonomi memang memerlukan ketegasan. Namun, seberapa jauh ketegasan itu diterapkan, dan bagaimana fleksibilitas tetap diberikan, perlu didefinisikan secara lebih hati-hati," paparnya ketika dihubungi Akurat.co, Jumat (11/10/2024).
Enforcement atau penegakan kebijakan, lanjutnya, jelas sangat penting dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun, menjadi otoriter terutama jika seorang pemimpin kurang memahami detail ekonomi dapat menimbulkan risiko.
Seperti yang diketahui bersama Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi. Utang luar negeri, defisit anggaran, ketergantungan pada impor, serta dinamika global seperti ketegangan geopolitik dan perubahan iklim menjadi isu yang perlu segera ditangani.
Bahkan isu mengenai Inflasi yang berpotensi kembali meningkat dan risiko ketidakstabilan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian utama.
Dalam kondisi demikian, kebijakan fiskal dan moneter menjadi senjata utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, pajak, dan pembiayaan anggaran.
Dalam kondisi demikian, kebijakan fiskal dan moneter menjadi senjata utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, pajak, dan pembiayaan anggaran.
Sementara itu, kebijakan moneter diatur oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, serta mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Dalam wawancara yang dikutip dari laman The Diplomat, Ekonom senior Chatib Basri, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal yang tegas untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
Dalam wawancara yang dikutip dari laman The Diplomat, Ekonom senior Chatib Basri, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal yang tegas untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
"Di tengah ketidakpastian global, disiplin fiskal menjadi sangat penting untuk menghindari ketergantungan pada utang luar negeri dan menjaga kepercayaan investor," ungkap Chatib.
Namun, menurut Basri, kebijakan fiskal yang tegas bukan berarti bertindak otoriter, melainkan disiplin dan konsisten dalam implementasinya. Secara tidak langsung Chatib menekankan bahwa pemerintah harus menyeimbangkan antara pengeluaran yang produktif dengan pendapatan pajak yang maksimal tanpa membebani masyarakat terlalu berat.
Namun, menurut Basri, kebijakan fiskal yang tegas bukan berarti bertindak otoriter, melainkan disiplin dan konsisten dalam implementasinya. Secara tidak langsung Chatib menekankan bahwa pemerintah harus menyeimbangkan antara pengeluaran yang produktif dengan pendapatan pajak yang maksimal tanpa membebani masyarakat terlalu berat.
Haruskah Bertangan Besi?
Ada pendapat bahwa Prabowo mungkin perlu mengambil pendekatan "bertangan besi" dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Beberapa ahli berpendapat bahwa kondisi ekonomi yang sedang rapuh memerlukan kepemimpinan yang tegas, terutama dalam hal pengendalian inflasi dan defisit anggaran.
Ekonom Senior, Almarhum Faisal Basri pernah berkata bahwa kebijakan moneter yang terlalu longgar berisiko memperburuk inflasi. "Jika Prabowo ingin menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia harus bertindak lebih tegas dalam menaikkan suku bunga jika inflasi kembali meningkat," katanya.
Faisal menambahkan bahwa kebijakan moneter yang proaktif dan agresif, seperti kenaikan suku bunga, mungkin diperlukan jika harga komoditas global melonjak dan inflasi domestik tak terkendali.
"Namun, hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menekan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut," tambahnya.
Meskipun begitu, Faisal mengkhawatirkan apabila Prabowo masih saja melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya, banyak melenceng. Jika hal tersebut berlanjut, Faisal memprediksi akan ada kekacauan di Indonesia pada 2026 mendatang.
“Jika Prabowo melanjutkan program Jokowi yang banyak melencengnya dan tidak menunjukkan prioritas permasalahan yang dihadapi bangsa ini, maksimal 2026 akan terjadi malapetaka buat kita,” tutur Faisal melalui lansiran Infobank, (26/7/2024).
Dimana hal ini disebabkan, karena daya dukung konsumsi sosial masyarakat Indonesia diproyeksi hanya mencapai 2026. Faisal sendiri berharap kalau kekacauan ini tidak sampai terjadi.
Tetapi, Faisal mengemukakan, hal berbeda jika Prabowo memperbaiki “masalah” yang disebabkan Jokowi. Menurut Faisal, andai Prabowo memanggil orang-orang kompeten dan berintegritas, mengevaluasi program-program yang kurang tepat arahnya, dan membuat kebijakan yang “menggigit”, bisa saja akan ada perubahan nyata untuk Indonesia.
“Optimisme menyembur, membuka era baru atau renaissance. Ini bisa terjadi di era Prabowo,” tambahnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, apabila ingin ada perubahan nyata Prabowo perlu memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan integritas dari orang-orang di dalamnya. Jika tidak ada perubahan, maka target ambisi yang ingin dicapai dalam masa kepemimpinan baru nanti tentu akan sulit terwujud.
Di sisi lain, Paradigma 'tangan besi' memang diperlukan demi memajukan sektor perekonomian Indonesia, namun dengan syarat tidak otoriter. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.
Meskipun begitu, Faisal mengkhawatirkan apabila Prabowo masih saja melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya, banyak melenceng. Jika hal tersebut berlanjut, Faisal memprediksi akan ada kekacauan di Indonesia pada 2026 mendatang.
“Jika Prabowo melanjutkan program Jokowi yang banyak melencengnya dan tidak menunjukkan prioritas permasalahan yang dihadapi bangsa ini, maksimal 2026 akan terjadi malapetaka buat kita,” tutur Faisal melalui lansiran Infobank, (26/7/2024).
Dimana hal ini disebabkan, karena daya dukung konsumsi sosial masyarakat Indonesia diproyeksi hanya mencapai 2026. Faisal sendiri berharap kalau kekacauan ini tidak sampai terjadi.
Tetapi, Faisal mengemukakan, hal berbeda jika Prabowo memperbaiki “masalah” yang disebabkan Jokowi. Menurut Faisal, andai Prabowo memanggil orang-orang kompeten dan berintegritas, mengevaluasi program-program yang kurang tepat arahnya, dan membuat kebijakan yang “menggigit”, bisa saja akan ada perubahan nyata untuk Indonesia.
“Optimisme menyembur, membuka era baru atau renaissance. Ini bisa terjadi di era Prabowo,” tambahnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, apabila ingin ada perubahan nyata Prabowo perlu memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan integritas dari orang-orang di dalamnya. Jika tidak ada perubahan, maka target ambisi yang ingin dicapai dalam masa kepemimpinan baru nanti tentu akan sulit terwujud.
Di sisi lain, Paradigma 'tangan besi' memang diperlukan demi memajukan sektor perekonomian Indonesia, namun dengan syarat tidak otoriter. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.
Menurut Faisal, ketika berbicara mengenai 'tangan besi' dalam memimpin sektor ekonomi, interpretasinya bisa beragam, istilah tersebut meskipun menyiratkan ketegasan, juga mengandung risiko salah tafsir sebagai otoriter, yang justru bisa berbahaya jika diterapkan tanpa batasan yang jelas.
"Seorang presiden, khususnya di sektor ekonomi, harus mampu membedakan antara ketegasan yang diperlukan dan kekakuan otoriter yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Sebab kepemimpinan yang kuat di sektor ekonomi memang memerlukan ketegasan. Namun, seberapa jauh ketegasan itu diterapkan, dan bagaimana fleksibilitas tetap diberikan, perlu didefinisikan secara lebih hati-hati," paparnya ketika dihubungi Akurat.co, Jumat (11/10/2024).
Enforcement atau penegakan kebijakan, lanjutnya, jelas sangat penting dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun, menjadi otoriter terutama jika seorang pemimpin kurang memahami detail ekonomi dapat menimbulkan risiko.
"Nah, dalam konteks ini, penting bagi presiden untuk mendengarkan masukan dari tim ekonomi dan menterinya. Jika seorang presiden memutuskan untuk bertindak otoriter dan menolak mendengarkan masukan dari para ahli ekonomi, hal ini bisa berujung pada kebijakan yang tidak efektif," paparnya.
Kemudian, tambahnya, satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa ketegasan dalam hal eksekusi kebijakan memang diperlukan setelah semua masukan dipertimbangkan dengan baik.
Kemudian, tambahnya, satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa ketegasan dalam hal eksekusi kebijakan memang diperlukan setelah semua masukan dipertimbangkan dengan baik.
"Sebab permasalahan ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh satu menteri atau satu lembaga saja. Kebijakan satu kementerian seringkali berkaitan erat dengan kebijakan kementerian lain, sehingga sinergi antar lembaga sangat diperlukan," ucapnya.
Presiden harus mampu menjadi pemimpin yang mensinergikan antar kementerian dan kebijakan. Walaupun Menko (Menteri Koordinator) bertanggung jawab dalam banyak hal, presiden tetap memegang peranan penting dalam memastikan setiap kebijakan bergerak ke arah yang sama dan saling mendukung.
"Dengan begitu, ketegasan presiden tidak diartikan sebagai otoritarianisme, melainkan kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh tim ekonomi dengan efektif," tegasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan moneter di tengah dinamika global.
Presiden harus mampu menjadi pemimpin yang mensinergikan antar kementerian dan kebijakan. Walaupun Menko (Menteri Koordinator) bertanggung jawab dalam banyak hal, presiden tetap memegang peranan penting dalam memastikan setiap kebijakan bergerak ke arah yang sama dan saling mendukung.
"Dengan begitu, ketegasan presiden tidak diartikan sebagai otoritarianisme, melainkan kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh tim ekonomi dengan efektif," tegasnya.
Keseimbangan antara Ketegasan dan Fleksibilitas
Memang, ketegasan dalam kebijakan ekonomi dibutuhkan, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Namun, banyak ekonom sepakat bahwa Prabowo tidak perlu bertindak terlalu otoriter. Fleksibilitas dalam merespons perubahan kondisi ekonomi global dan domestik menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan moneter di tengah dinamika global.
"Pasar keuangan sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan. Jika kebijakan moneter terlalu kaku, kita bisa kehilangan daya tarik bagi investor asing," ujar Mahendra.
Menurutnya, Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga suku bunga tetap kompetitif.
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di mana menurutnya dalam konteks fiskal, pengeluaran pemerintah harus diarahkan secara bijaksana untuk menjaga produktivitas ekonomi.
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di mana menurutnya dalam konteks fiskal, pengeluaran pemerintah harus diarahkan secara bijaksana untuk menjaga produktivitas ekonomi.
"Pengeluaran besar-besaran tanpa perencanaan yang matang justru bisa memperburuk defisit dan menambah utang pemerintah," jelasnya.
Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, kepemimpinan Prabowo di sektor fiskal dan moneter perlu menemukan keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas.
Sikap bertangan besi mungkin dibutuhkan dalam situasi tertentu, seperti pengendalian inflasi dan disiplin anggaran. Namun, kebijakan yang terlalu kaku dapat memperburuk situasi ekonomi dalam jangka panjang.
Para ekonom dan akademisi tak sedikit menekankan bahwa meski ketegasan penting, fleksibilitas dalam merespons perubahan kondisi ekonomi global tetap menjadi kunci keberhasilan kebijakan ekonomi. Disisi lain juga perlunya menjaga daya tarik investasi dan produktivitas ekonomi melalui kebijakan yang terukur.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan Prabowo di sektor fiskal dan moneter tidak hanya tergantung pada ketegasan, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dan mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan dinamika ekonomi yang selalu berubah
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
