Belanja Pemerintah di Kuartal II-2024 Melambat, BKF: Basisnya Berbeda

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa belanja pemerintah di kuartal II-2024 tak setinggi kuartal sebelumnya lantaran perbedaan basis. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Febrio mencatat bahwa belanja pemerintah di kuartal pertama 2024 terlihat sangat tinggi dibandingkan dengan tahun lalu karena memang tahun sebelumnya belanja pemerintah sudah rendah. "Kenapa? Karena memang basisnya berbeda, waktu kuartal I-2023 belanja pemerintah relatif rendah dibandingkan kuartal I-2024," katanya di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (6/8/2024).

Ditambahkan, belanja pemerintah untuk gaji ke-13 dan THR pada 2024 jatuh di kuartal I, berbeda dengan tahun sebelumnya. "Tahun ini jatuhnya di sekitar kuartal I. Jadi itu yang membedakan kenapa gain-nya terlihat untuk yang kuartal II itu lebih kecil," imbuhnya.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Melambat di Kuartal ll-2024, Airlangga: Kita Mendorong Kegiatan Lain

Selain itu, Febrio menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu menambah belanja secara signifikan. Menurutnya, tahun ini belanja sesuai dengan laporan semester (lapsem) outlook sekitar Rp87 triliun di atas APBN.

Dalam hal kurs, ia menyebutkan perbedaan dengan APBN yang mencerminkan perubahan belanja subsidi. "Kursusnya dibandingkan dengan APBN yang Rp15.000 outlook kita di Rp16.000 untuk tahun 2024. Sehingga perbedaan Rp1.000 dalam kurs itu saja itu sudah mencerminkan perubahan belanja khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat sekitar Rp60-70 triliun," jelasnya.

Di lain sisi, ia juga menyebutkan bahwa kebijakan insentif untuk ASN dan UMKM masih dalam pembahasan. Ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap UMKM akan tetap kuat, dengan fokus pada penyaluran KUR dan subsidi.

"Saya belum tahu, nanti kita cek. Untuk barang-barang cukai makanan secepat saji, belum ada pembahasan," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah akan terus memantau dampak perubahan suku bunga global terhadap perekonomian Indonesia. "Sejauh ini, kita melihat bahwa dinamika global tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif bagi kita," ujar Febrio.