Terlalu Bergantung ke Pajak, Ekonom Sarankan Diversifikasi Sumber Pendapatan APBN 2024

AKURAT.CO Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih tercatat surplus Rp22,8 triliun di pertengahan Maret.

Capaian tersebut melanjutkan tren surplus Rp31,3 triliun di bulan Januari 2024, diikuti dengan surplus sebesar Rp26 triliun pada bulan Februari. 

Chiet Economist PermataBank, Josua Pardede menyoroti kinerja positif APBN yang mencatat surplus, namun mengingatkan bahwa pendapatan negara masih terlalu bergantung pada perpajakan.

Pardede menekankan pentingnya diversifikasi pendapatan negara melalui ekspor produk yang lebih beragam dan korporatisasi UMKM.

"Kinerja APBN yang positif ini menunjukkan kemajuan yang baik dalam struktur keuangan negara," kata Josua di sela Market Review yang dipantau secara daring, Selasa (26/3/2024).

Baca Juga: Menkeu Sebut APBN 2024 Surplus Rp22,8 T per 15 Maret, Pendapatan Negara Melambat

Kemudian, Josua juga menyoroti perlambatan sektor perpajakan dalam beberapa tahun terakhir. Ia turut menyoroti perlambatan pertumbuhan sektor perpajakan dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya pemerintah memberikan dorongan kepada sektor ekonomi, terutama sektor penyumbang pajak negara, seperti industri pengolahan.

"Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang baik agar sektor-sektor tersebut dapat didorong untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara," tambahnya.

Selain itu, menurutnya perlu adanya upaya untuk meningkatkan basis pajak, terutama melalui perluasan pelaku usaha UMKM dan peningkatan pelayanan perpajakan, juga menjadi fokus penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa belanja APBN, terutama pada bulan Maret yang biasanya besar karena alokasi untuk bansos dan kegiatan lainnya, dapat disalurkan secara efektif untuk mendukung sektor-sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, seperti program-program yang menciptakan lapangan kerja.

Dalam konteks ini, Josua mengungkapkan disiplin belanja dan penyerapan anggaran perlu ditingkatkan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Diperlukan inovasi dari kepala daerah untuk memastikan bahwa program-program yang dibuat dapat memberdayakan masyarakat secara langsung dan efektif," jelas Pardede.

Dengan demikian, sementara APBN mencatat surplus yang positif, tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan dan belanja negara tetap menjadi fokus utama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi Indonesia.