Akurat

Jokowi Singgung Resesi Negara Maju dan Deglobalisasi Pangan, Begini Saran Ekonom

Silvia Nur Fajri | 28 Februari 2024, 17:28 WIB
Jokowi Singgung Resesi Negara Maju dan Deglobalisasi Pangan, Begini Saran Ekonom

AKURAT.CO Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia kesulitan impor beras karena negara produsen menghentikan ekspor pangan akibat gangguan iklim dan rantai pasok, atau dikenal dengan deglobalisasi pangan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan banyaknya negara maju termasuk Inggris dan Jepang masuk jurang resesi, dengan Jerman, EU, dan AS juga di ambang resesi. Sementara itu, probabilitas resesi Indonesia masih rendah, sekitar 1,5%.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti dampak yang lebih luas dari gangguan iklim dan rantai pasok terhadap perdagangan beras global.

Baca Juga: Pemerintah Batasi Kuota Impor Beras dan Sejumlah Komoditas Pangan, Lindungi Petani Lokal?

"Kami melihat gangguan iklim dan rantai pasok berdampak terhadap perdagangan beras global baik dari sisi volume maupun harga," ujarnya kepada akurat.co, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut, gangguan iklim dinilai Josua menyebabkan produksi beras di berbagai negara mengalami penurunan dan membuat negara-negara tersebut cenderung mengamankan produksi mereka untuk kebutuhan domestik.

"Akibatnya negara yang biasanya bisa mengekspor, seperti India, tidak lagi mengekspor beras sehingga pasokan beras global mengalami penurunan, yang kemudian memicu kenaikan harga internasional," lanjutnya.

Josua juga menggarisbawahi bahwa peningkatan harga beras akan berdampak pada daya beli masyarakat, mengingat beras merupakan salah satu konsumsi pangan utama. Dalam konteks potensi resesi di beberapa negara besar, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia diimbau untuk memperhatikan kondisi perekonomian domestik dengan serius.

"Untuk kondisi perekonomian domestik perlu diupayakan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan harga beras agar tidak melonjak tinggi, melindungi kelas-kelas masyarakat terdampak kenaikan harga beras melalui peningkatan belanja perlindungan sosial, dan memaksimalkan upaya untuk meningkatkan produksi pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan impor," jelasnya.

Untuk mengatasi dampak kenaikan harga beras, Josua menekankan perlunya tindakan pemerintah untuk mengendalikan harga pasar, melindungi kelas-kelas masyarakat terdampak, dan meningkatkan produksi pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, Josua menilai bahwa Indonesia harus pandai membaca arah pertumbuhan pasar tujuan ekspor ke depan. Diversifikasi tujuan ekspor menjadi penting, dan sebagai contoh, India yang masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi ekspornya dari China ke India.

"Diversifikasi tujuan ekspor menjadi penting. Sebagai contoh, India mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi," ujar Josua.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tantangan global saat ini memiliki potensi besar untuk berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan sosial di Indonesia. Geopolitik dunia dan kompleksitas lanskap politik menjadi faktor utama yang sulit diprediksi dan dihadapi.

Jokowi menyoroti fakta bahwa banyak negara, termasuk Jepang dan Inggris, telah tergelincir ke dalam resesi ekonomi, sementara beberapa negara lainnya berada di ambang resesi yang memprihatinkan.

"Dua contoh nyata adalah Inggris dan Jepang yang telah resmi memasuki resesi, dan probabilitas resesi menghantui beberapa negara besar lainnya. Misalnya, Jerman dengan probabilitas 72 persen berpotensi mengalami resesi, sedangkan Uni Eropa mencapai 60 persen dan Amerika Serikat (AS) sebesar 40 persen," ungkap Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (28/2/2024).

Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki probabilitas krisis yang rendah, hanya sebesar 1,5%. Dia mengajak semua pihak untuk bersyukur dan mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia. "Dapat kita syukuri bahwa Indonesia masih berada di angka 1,5%. Hal ini harus tetap dijaga," katanya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.