Kadin Indonesia Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Capai Minimal 5,2 Persen Karena Ini

AKURAT.CO Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 banyak diramal akan menghadapi sejumlah tantangan global mulai dari faktor geopolitik, perekonomian dua raksasas ekonomi dunia yang melambat seperti China dan AS serta faktor iklim seperti El-nino. Tak ayal, lembaga seperti ADB pun memberikan pandangan konservatif terkait potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan yang diramal hanya 5%.

Namun demikian, Kadin Indonesia menyampaikan pandangan optimismenya dengan menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 di kisaran 5,2-5,3%, sebagaimana proyeksi dari pemerintah.

Plh Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu dipengaruhi tiga faktor utama yakni daya beli masyarakat, belanja pemerintah serta investasi. Menurutnya untuk daya beli, setidaknya faktor Pemilu 2024 dan Tahun Baru China di Feburari nanti bakal menggenjot daya beli masyarakat. 

Baca Juga: Sasar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Indef Sebut Cawapres Wajib Kebut Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan

Sementara untuk investasi di 2024, diharapkan minimal bisa tumbuh sama dengan tahun ini yang sebesar 33% menjadi Rp1.200 triliun, atau setara Rp1.400 triliun, dimana idealnya bisa melaju 40% agar mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Meski laju pertumbuhannya sama namun dengan nilai investasi yang lebih tinggi, harapannya dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi lebih jauh. 

"Kadin sebagai mitra pemerintah kami selalu optimistis meski juga realistis dalam menghadapi situasi geopilitik di luar sana ya tentuanya kita perlu melakukan penyesuaian dan beradaptasi. Tapi kami optimistis kita bisa capai 5 persen di 2023 dan di akhir tahun depan 5,2-5,3 persen. Untuk investasi kalau kita bisa minimal sama lajunya dengan tahun ini tapi dari sisi nilai naik itu saya sih masih optimis kita bisa di 5,2-5,3 persen," ujar Yukki dipantau secara daring, Rabu (27/12/2023).

Ditambahkan, dari sisi investasi realisasi tahun ini cukup berimbang antara PMA dan PMDN. Untuk PMA yang kebanyakan berasal dari Singapura pun kemungkinan sebagian juga merupakan orang Indonesia. Kadin terus mendorong teman-teman pengusaha untuk menjaga momentum realisasi investasi. Saat ini investasi yang sedang berjalan tetap direalisasikan dengan baik oleh mereka.

Namun demikian, faktor geopolitik diakui membuat investor cenderung wait and see. Seperti diketahui, dalam pertemuan APEC antara Presiden AS dan China belum lama ini berhasil meredakan tensi di Laut China Selatan. Di sisi lain, meski isu Rusia-Ukraina belum usai, muncul isu baru di Laut Merah yang dikabarkan sudah terjadi blokade beberapa kapal pengangkut sehingga mereka harus mengitari rute lain. Diharapkan tak terjadi perang lanjutan di Laut Merah. Konflik tersebut dinilai sangat berpengaruh ke sisi supply chain layaknya di terusan Panama beberapa waktu lalu.

"Saat ini beberapa kapal migas akhirnya harus muter mengambil posisi jalan lain dan tentu berdampak pada keterlambatan barang mencapai titik lokasi apalagi 60% kegiatan pengangkutan dunia ada di sana. Tapi kalau dari kita Desember sampai Januari sih harusnya aman, karena kita sudah melakukan pengirimin dari sisi supply chain itu sampai dengan akhir november tahun lalu tapi karena ada libur panjang pasti kebutuhannya meningkat. Sampai hari ini dampak nya ke kita belum ada sih. Tapi ke investasi orang jadi wait and see bukan karena faktor internal tapi eksternal tadi," papar Yukki.

Menurut Yukki, Kadin Indonesia harus beradaptasi dengan situasi yang berkembang di Laut Merah. Perlu kehati-hatian dalam mencermati kondisi yang ada, mengingat ada beberapa jenis komoditas atau industri Indonesia yang harus melalui jalur tersebut.

Sementara di sisi lain, ancaman elnino di tahun 2024 juga harus diantisipasi karena bakal berdampak pada penurunan produksi beberapa jenis pangan. Belum lagi rencana 22 negara lain yang melarang ekspor komoditas merea yang berkaitan dengan pangan.

"Pemerintah telah mengupdate bahwa mereka telah mendapatkan komitmen impor walau ini sebenarnya enggak baik ya dalam konteks kita ingin pakai yang berbasis Indonesia. Tapi kita harus juga menjaga kondisi stok pangan nasional, jadi dengan adanya komitmen itu situasi nya lebih baik. Terpenting lagi BPS dan Kementan harus bisa mengantisipasi jangan sampai nanti ketika diperlukan sesuatu yang mendadak kita enggak bisa melakukan itu," ujar Yukki.