Sasar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Indef Sebut Cawapres Wajib Kebut Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan

AKURAT.CO KPU bakal menggelar debat cawapres perdana tiga paslon pada Jumat, 22 Desember 2023 pukul 19.00 WIB di JCC, Jakarta. 

Tema yang dibahas kali ini adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Anggaran Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkotaan.

Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto, menyebutkan sektor keuangan baik perbankan maupun non perbankan menjadi salah satu amunisi terpenting pemerintah selanjutnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sektor keungan menyediakan likuiditas yang menggerakkan roda perekonomian. 

Baca Juga: Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Stabil Di September 2023

Secara rule of thumb, dibutuhkan laju pertumbuhan kredit perbankan minimal dua kali lipat dari besaran target pertumbuhan ekonomi tertentu agar bisa tercapai. Misalnya jika tiga paslon capres dan cawapres membidik pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7%, setidaknya laju kredit perbankan harus di kisaran 12-14%.

Sebagaimana dikalkulasi Bappenas, untuk lompak menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita USD 13 ribuan dari statusnya saat ini sebagai upper middle income country dengan pendapatan per kapita USD 4 ribuan, Indonesia harus mencetak pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% per tahun. Jika itu terjadi, Indonesia bisa lepas dari jeratan middle income dan menjadi negara maju di 2041 atau paling lama 2045.

"Tentu kita ingin presiden dan wakilnya mendatang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju seperti cita-cita kita semua bersama. Salah satu ukuran kuantitatif yang penting adalah pertubuhan ekonomi. Ini butuh dukungan sektor keuangan, tentu saja menggerakan ekonomi butuh amunisi, salah satunya likuditas yang bersumber dari sektor keuangan," kata Eko dipantau secara daring, Jumat (22/12/2023).

Menurut Eko, target pertumbuhan ekonomi tiga paslon sekitar 6-7% masih realistis selama bisa menunjukkan effort yang nyata, salah satunya dengan menggenjot laju kredit perbankan. Sedikit menengok ke belakang, di era reformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai kisaran 6%, yang saat itu ditopang oleh laju pertumbuhan kredit perbankan yang tidak kurang dari 20%.

"Artinya kalau hari ini kredit perbankan pertumbuhannya 8% atau setengah dari kebutuhan, masih kurang sekali likuiditas yang diperlukan. Harus ada upaya nyata nanti debat cawapresnya agar mengelaborasi idenya," tegas Eko.

Ditambahkan, masalah berikutnya yang lebih struktural terkait mentoknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% saat ini adalah ICOR (incremental capital output ratio) atau biaya investasi yang mahal, mulai dari biaya logistik tinggi, bunga yang mahal, deindustrialisasi termasuk juga birokrasi yang belum bersih dari KKN. Apalagi ada tren mengkhawatirkan dimana tiga kuartal terkahir pertumbuhan ekonomi justru menurun.

"Tentu harus ada strategi berbeda dari mereka agar trennya berbalik. Harus menyelesaikan hal yang menghambat soal biaya investasi yang tinggi tadi. Jadi harus jelas programnya baik dari sisi pendanaan ke sektor riil maupun aspek institusi atau goverance agar bisa lebih efisien," imbuh Eko.

Isu ketiga di sektor keuangan yang harus diaddress yakni distribusi kredit yang tidak merata khususnya ke UMKM (pertanian, perikanan dan kehutanan) yang justru menjadi kontributor terbesar ke ekonomi. Porsi pembiayaan kredit terbesar dari perbankan justru mengalir ke sektor perdagangan dan eceran di saat UMKM masih termarjinalkan. Ke depan harapannya harus bisa lebih imbang. "Jangan kredit ke UMKM itu istilahnya hanya diberikan saat pemilu saja," timpal Eko.

Isu keempat yakni tingginya undisbursed loan yang menggambarkan tingkat confident yang rendah dari dunia usaha. Artinya meski kredit yang mereka ajukan sudah disetujui oleh bank, mereka belum mau mengeksekusi ke sektor riil yang diduga karena ketidakpastian di dunia usah yang meningkat atau masih tinggi.

Isu kelima yakni daya beli masyarakat yang semakin tipis yang tercermin dari simpanan nasabah untuk tier saldo Rp100 juta ke bawah atau lebih dikenal sebagai kaum mendang-mending (suka membandingkan produk karena keterbatasan dana). Diketahui, rata-rata simpanan mereka di tahun 2018 masih sekitar Rp3 juta namun saat ini turun ke Rp1,9 juta. Dengan kata lain mereka sudah mulai menggunakan tabungan mereka.

"Ada persoalan di daya beli yang selama ini diabsorb oleh bansos yang digelontorkan jor-joran oleh pemerintah tapi itupun tetap enggak semuanya menerima karena persoalan database dan sebagainya," kata Eko.

Isu terakhir di sektor keuangan adalah rupiah yang terus terdepresasi atau melemah. Pemerintah mendatang perlu mengaddress isu tersebut dan tidak semata mengandalkan kebijakan bank sentral.

"Setiap asumsi rupiah di APBN diketok itu selalu terlewati realisasinya. Tahun ini misalnya asumsi kurs Rp14.800 ternyata memang kecenderungannya melemah. Memang ada upaya dari sisi kebijakan bank sentral mengetatkan BI rate untuk mencegah capital outflow. Paslon juga perlu tahu bahwa rupiah harus jadi perhatian dari sisi kebijakan fiskal," kata Eko.