Bappenas: Biaya Logistik RI 2022 Capai Rp2.799 Triliun Setara 14,29 Persen PDB

AKURAT.CO - Biaya logistik nasional pada tahun 2022 mencapai 14,29% PDB atau setara Rp2.799,2 triliun berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku 2022 sebesar Rp19.588,4 triliun, berdasarkan data Kementerian PPN/ Bappenas, BPS dan Kemenko Perekonomian.

Menteri PPN Suharso bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti meluncurkan angka biaya logistik nasional pada 2022 tersebut pada Kamis, 14 September 2023.

Menteri PPN Suharso mengatakan perhitungan biaya logistik nasional ini dihasilkan atas kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik, dengan menggunakan basis data Input-Output yang terdiri dari komponen biaya transportasi, biaya inventori dan pergudangan, dan biaya administrasi.

Baca Juga: Pangkas Biaya Logistik, Pemerintah Kebut Implementasi NLE

"Selama 20 tahun ke depan, penghitungan dan penurunan biaya logistik setiap tahun harus menjadi prioritas Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pusat Statistik, hingga pelaku dan penyedia jasa logistik. Kolaborasi menjadi jalan paling efektif untuk mencapai penurunan biaya logistik sampai sembilan persen pada 2045, dan mewujudkan Indonesia sebagai economic power house,” kata Menteri Suharso dikutip Kamis (14/9/2023).

Ditambahkan, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan implementasi sejumlah arah kebijakan, termasuk sektor logistik. Keberhasilan integrasi ekonomi domestik dan global diharapkan dapat menurunkan angka biaya logistik hingga mencapai 9% terhadap PDB pada 2045.

Perekonomian domestik harus semakin berpartisipasi dalam rantai pasok global, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam negeri. Caranya, dengan mempertimbangkan penghitungan biaya logistik integrasi ekonomi dalam negeri dengan global, sehingga Indonesia dapat memainkan peran kunci sebagai economic powerhouse yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi.

“Kita memiliki potensi membangun economic powerhouse. Kita bisa mengkhususkan pembangunan ekonomi pada pulau-pulau di Nusantara berdasarkan basis kemampuan dan potensi sumber daya alam masing-masing pulau, sehingga bisa menciptakan domestic value change,” imbuh Menteri Suharso. 

Menteri Suharso juga menegaskan bahwa integrasi ekonomi domestik tengah menghadapi isu konektivitas dan pertumbuhan yang terpusat di Jawa, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60%, menandai konektivitas dan integrasi yang perlu ditingkatkan.

Menuju Indonesia Emas 2045, perhitungan biaya logistik juga dapat menjadi indikator perekonomian. Biaya logistik juga menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan di masa mendatang, meliputi peningkatan efisiensi di seluruh sektor ekonomi, serta perhitungan besaran dan efisiensi biaya logistik untuk meningkatkan perdagangan internasional, daya saing produk domestik, dan kesejahteraan masyarakat.