Jadi Plt Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Dorong Penyelidikan Segera Saham Gorengan

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan penyelidikan atas praktik saham gorengan di pasar modal.

Hal tersebut disampakan Plt Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi di sela Konferensi Pers Penataan dan Penguatan Pasar Modal RI di Wisma Danantara, Minggu Malam (31/1/2026).

"Terkait transparansi di pasar modal, kami dorong perusahaan efek turut menegakkan transparansi terkait pemegang saham, termasuk ultimate beneficial owner atau UBO. Juga segera akan ada penyelidikan terkait manipulasi saham dan penegakkan hukum yang memberikan efek jera," ujarnya.

Baca Juga: BEI Sudah Tunjuk Pjs Dirut BEI, Diumumkan Senin

OJK juga akan menegakkan market conduct kepada para influencer di bidang keuangan atau finfluencer agar tidak merekomendasikan produk keuangan tertentu kepada para pengikutnya.

Ia menambahkan, pada siang hingga sore hari ini, Anggota Dewan Komsioner atau ADK OJK menggelar rapat menyusul pengunduruan diri 3 petinggi OJK, sebagaimana amanat UU 21/2011 dan UU 4/2023 atau UU PPSK. Rapat tersebut memutuskan dirinya menjabat Plt Ketua dan Wakil Ketua OJK, serta menetapkan Hasan Fawzi merangkap pos yang ditinggalkan Inarno Djajadi.

"Jadi tidak ada kekosongan dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja dan tugas OJK terlaksana dengan baik dan kami akan senantiasa mengedepankan yang terbaik untuk stabilitas sistem keuangan Indonesia," janjinya.

Terkait reformasi pasar modal, OJK, lanjut Friderica akan bersinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk mempercepat reformasi, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. 

"Meningkatan likuiditas pasar lewat optimalisasi peran liquidity provider serta peningkatan batas makasimal investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal. Di sisi lain demutualisasi juga akan merestrukturisasi kepemilikan di bursa dan memperluas kepemilikan di bursa," tuturnya.

Terakhir, OJK berkomitmen untuk terus bersama-sama menjaga dan menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mendukung program priortas pemerintah. Perbankan misalnya, telah menyalurkan pembiayaan ke Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP hingga Rp148,6 triliun per Desember 2025.

Kemudian pemberlakuan kebijakan khusus kredit pembiayaan bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar yang berlaku 10 tahun sejak Dessember 2025.

Terkait MBG, telah disalurkan penjaminan atau kredit khusus ke petani UMKM sebesar Rp1,17 triliun per Desember 2025. Lalu juga relaksasi ke sektor perumahan, relaksasi kredit UMKM lewat skema khusus untuk UMKM dan petani serta pengembangan bursa karbon.