OJK Dorong Pemerataan Ekonomi Papua Barat Lewat Literasi Keuangan

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya lewat penguatan kerja sama bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Upaya ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di dua provinsi tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam kunjungan kerjanya di Manokwari, menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi faktor penting dalam memperkuat aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Bos OJK: Pasar Modal Harus Jadi Motor Pembangunan Nasional

Menurut Mahendra, akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau memungkinkan UMKM berkembang lebih kompetitif. Ia menilai, literasi keuangan yang baik akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.

“Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi,” ujar Mahendra Siregar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Dirinya menjelaskan bahwa OJK menyiapkan beragam program edukasi, mulai dari pelatihan untuk UMKM, pengenalan produk-produk perbankan, sosialisasi layanan keuangan digital, hingga dukungan pembiayaan.

Seluruh kegiatan itu dirancang untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap layanan keuangan formal.

Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari yang kini juga mengoordinasikan wilayah Papua Barat Daya dinilai dapat membantu pelaksanaan program edukasi berjalan lebih terarah.

Baca Juga: OJK Dorong Sinkronisasi Digital Pertanahan untuk Percepat Penyaluran Kredit

OJK menargetkan seluruh inisiatif tersebut dapat diimplementasikan secara efektif mulai 2025, seiring dimulainya operasional penuh lembaga tersebut di dua provinsi tersebut.

Mahendra menambahkan, penguatan literasi keuangan juga menjadi langkah preventif untuk menekan maraknya praktik keuangan yang tidak sehat, termasuk investasi ilegal maupun penawaran pinjaman online yang merugikan.

Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilah produk keuangan.

“Kalau pemahaman masyarakat semakin baik, maka tingkat inklusi juga akan ikut tumbuh,” kata Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengapresiasi langkah OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di kawasan timur Indonesia.

Dirinya menyebut stabilitas tersebut akan berdampak langsung pada pengembangan sektor riil, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dominggus menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, hingga dana pensiun harus terus diperluas agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh kelompok berpenghasilan rendah.

“Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama agar masyarakat berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama,” ujarnya.

Dalam agenda tersebut, Gubernur Papua Barat juga meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dengan kepemimpinan baru ini, pemerintah daerah berharap program edukasi dan pengawasan sektor jasa keuangan di wilayah tersebut dapat berjalan lebih optimal.