Kementerian PU Optimistis Serap Anggaran 2025 Capai di Atas 90 Persen

AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan tingkat penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai lebih dari 90% hingga akhir tahun.

Meski sempat mengalami perlambatan pada masa transisi pemerintahan Prabowo–Gibran, kementerian tetap optimistis realisasi keuangan dan fisik proyek dapat menembus target yang telah ditetapkan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp110 triliun, realisasi anggaran yang telah terserap hingga pertengahan Oktober mencapai sekitar Rp93 triliun.

Menurutnya, capaian ini menunjukkan tren positif meskipun awal tahun diwarnai sejumlah penyesuaian akibat perubahan struktur pemerintahan.

“Sekarang baru sekitar 52 persen, tapi kami yakin hingga Desember bisa 90 persen lebih, bahkan mungkin mencapai 94 persen secara keuangan. Untuk realisasi fisik kami targetkan minimal 90 persen,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dody menuturkan, strategi Kementerian PU tahun ini difokuskan pada efisiensi anggaran serta pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Setiap proyek yang dijalankan harus memberikan manfaat riil, seperti peningkatan konektivitas, pemerataan akses, dan penciptaan lapangan kerja.

Pendekatan ini tertuang dalam kerangka kerja PU608, yakni kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%, angka kemiskinan 0%, serta efisiensi birokrasi di bawah angka 6 (dalam indeks efektivitas).

“Konsep PU608 menggambarkan bagaimana kami berusaha agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ini bukan hanya soal proyek fisik, tapi juga pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

“Pembangunan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok. Karena infrastruktur bukan semata beton dan jalan, melainkan jembatan bagi pemerataan kesejahteraan,” katanya.

Meski awal tahun sempat melambat karena proses transisi pemerintahan baru, Kementerian PU menilai fase tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat sistem keuangan, mekanisme pengawasan, dan efektivitas belanja negara.

Menurut Dody, berbagai evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar digunakan secara tepat sasaran.

“Tantangan di awal tahun justru menjadi pembelajaran berharga untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan program tahun 2025, Kementerian PU memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan strategis, penyediaan air minum dan sanitasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Proyek-proyek tersebut dinilai memiliki dampak ekonomi tinggi karena memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong produktivitas masyarakat.

Khusus untuk infrastruktur konektivitas, kementerian berfokus pada pembangunan jalan penghubung antara kawasan produksi dengan sentra ekonomi lokal, sehingga arus logistik dan distribusi hasil pertanian maupun industri dapat berjalan lebih efisien.

Peningkatan konektivitas infrastruktur juga diharapkan menarik minat investasi, khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

Menurut Dody, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah akan memperkuat daya saing ekonomi regional.

“Ketika akses terbuka, investor akan datang. Karena itu, setiap proyek infrastruktur kami arahkan untuk membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal,” ujarnya.

Kementerian PU juga menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sejumlah proyek besar seperti pembangunan bendungan, jalan tol, dan kawasan perumahan rakyat telah berhasil digarap bersama investor domestik maupun asing.

Menatap tahun 2026, Dody menegaskan bahwa Kementerian PU akan memperkuat pendekatan berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Pembangunan infrastruktur akan diarahkan agar ramah lingkungan, hemat energi, serta mampu menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Kami ingin pembangunan ke depan tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan. Artinya, setiap proyek harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi,” katanya.

Dengan strategi efisiensi, sinergi lintas sektor, serta fokus pada dampak ekonomi langsung, Kementerian PU optimistis mampu mencapai target penyerapan anggaran di atas 90 persen pada akhir 2025.

Dody menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata angka administratif, tetapi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi nasional melalui infrastruktur yang inklusif dan produktif.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. Itulah tujuan utama pembangunan,” pungkasnya.